Bima Arya: Jalur Protokol di Bogor Harus Steril dari Alat Peraga Kampanye

Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Forkopimda dan ketua parpol se-Kota Bogor menggelar pertemuan perihal aturan pemasangan alat peraga kampanye. Hasil pertemuan disepakati adanya kawasan bebas alat peraga kampanye seperti bendera partai, spanduk atau baliho.

"Kita sepakati jalur protokol, jalur SSA (meliputi Jalan Otista, Jalan Ir Djuanda, Jalan Jalak Harupat dan sebagian Jalan Pajajaran), Jalan Sudirman, sebagian Jalan Pajajaran, itu steril. Tidak boleh ada alat peraga, kecuali videotron. Jadi baliho, spanduk dan lain lain itu tidak ada, itu sudah kita sepakati," kata Bima usai pertemuan dengan Ketua Parpol se-Kota Bogor di Balaikota Bogor, Senin (23/10/2023).

Sebagai kompensasi, Pemkot Bogor menyediakan videotron yang bisa digunakan secara gratis untuk sosialisasi partai politik di Kota Bogor.

"Videotron boleh digunakan untuk kampanye, difasilitasi oleh Pemkot semua videotron untuk partai politik, jadi bukan untuk caleg. Jadi semua partai di Kota Bogor akan punya slot di videotron dan tidak dipungut biaya, khusus untuk parpol semuanya," kata Bima.

Bima menyebutkan pemasangan spanduk atau baliho parpol dan caleg bisa dilakukan di luar kawasan bebas alat peraga kampanye. Namun pemasangan harus dilakukan tanpa melanggar aturan, seperti memaku pohon, memasang spanduk di tempat ibadah, saran pendidikan atau instansi pemerintah.

"Kita sepakati bahwa boleh sosialisasi sepanjang tidak ada visi misi, karena itu tidak melanggar aturan. Jadi hanya foto, nama, nomor urut caleg, kemudian dapil, tidak ada visi misi, tidak ada ajakan. (Kesepakatan) Itu nanti sampai masa kampanye, kalau masa kampanye kan boleh," kata Bima.

"Semua parpol menyepakati. Jika ada spanduk atau lainnya yang dipasang di jalur yang tidak dibolehkan tadi, nanti kita akan komunikasikan untuk diturunkan oleh parpol yang bersangkutan," imbuhnya.

Bima berharap, pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di Kota Bogor berjalan lancar dan aman. Dia berterima kasih karena seluruh Forkopimda, Ketua KPU, Bawaslu dan ketua parpol se-Kota Bogor hadir dalam pertemuan tersebut.

"Tidak mungkin kita bisa atur ini 100 persen, karena ini pesta demokrasi, yang penting kita maksimalkan pengaturan pemasangannya dan kita maksimalkan fasilitas dari Pemkot," ucapnya.