Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendorong pemerintah pusat untuk mengeluarkan izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Pemprov Gorontalo membuka Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dengan begitu warga lokal bisa melakukan aktivitas di lokasi pertambangan rakyat secara resmi.
Fadel menilai izin ini penting karena WPR yang tidak resmi dapat memicu konflik dengan pihak tertentu dan investor luar. Dia pun mencontohkan aksi demonstrasi yang berujung rusuh pada September 2023 lalu. Akibat aksi tersebut mengakibatkan kantor Bupati Pohuwato serta banyak sarana publik rusak karena dibakar massa.
"Akibat mereka tidak diperhatikan sehingga membuat marah, lalu terjadi aksi demonstrasi yang sangat anarkis viral sampai ke Jakarta. Saya melihat sendiri fasilitas negara dan publik itu hancur, itu membuat saya miris dan sedih. Intinya, saya akan membantu apa yang dibutuhkan agar IPR dan WPR ini terwujud," katanya dalam keterangannya, Kamis (19/10/2023).
Hal tersebut disampaikan mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini saat menghadiri acara Sosialisasi Program Tali Asih Penambang di Area Konsensi PT. GSM Dan PT. PETS Kabupaten Pohuwato, di Hotel Sunrise, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Rabu (18/10) kemarin.
Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil Provinsi Gorontalo ini berharap pemerintah dapat membuka kesempatan bagi warga lokal untuk bekerja. Hal ini mengingat para warga hanya ingin mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
"Mereka rakyat kita sendiri. Janganlah mereka menjadi korban dipinggirkan karena ada investor. Mereka butuh dibela, diayomi. Buat apa jadi pemimpin daerah, pejabat daerah kalau rakyatnya sendiri tidak diberikan kesempatan untuk bekerja," tegas Fadel Muhammad.
Terkait Program Tali Asih, anggota DPD RI Dapil Gorontalo ini berharap pihak perusahaaan dan investor, untuk sesegera mungkin dengan menaati prosedur dan ketentuan yang ada. Dia meminta agar hak warga penambang dipenuhi, serta tidak ditahan-tahan.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan perusahaan Boyke Poerbaya Abidin mengungkapkan persoalan tersebut memang harus diselesaikan dengan baik. Menurutnya, pihak perusahaan telah bernegosiasi dengan 44 kelompok pemilik tromol.
"Alhamdulillah, tidak terjadi hal seperti kemarin, di luar dari 14 Kelompok yang belum teridentifikasi. Kemudian 2135 proposal titik dan 419 ada titik koordinat. Hal ini semua, akan kita lakukan verifikasi lapangan bersama, asalkan kita harus jujur, adil, dan transparan, dan kami akan turun langsung tanpa ada perwakilan dari siapapun," tandasnya.
(prf/ega)