.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas membahas transformasi digital pelayanan publik dalam kunjungannya ke Australia. Termasuk saat bertemu dengan Menteri Pelayanan Pemerintah Australia (Minister for Government Services) Bill Shorten.
"Kami berharap Australia dapat menjadi mitra strategis, bersama-sama kita membangun ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (18/10/2023).
Ia mengungkapkan Delegasi Indonesia berkunjung ke pusat operasi layanan masyarakat Australia dalam kunker ini, termasuk di antaranya pemberian layanan kesejahteraan kepada masyarakat. Diketahui, layanan digital (myGov) juga digunakan secara intensif dengan tidak meninggalkan layanan fisik, sehingga memastikan semua layanan bersifat inklusif
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertemuan membahas praktik transformasi digital pelayanan publik kedua negara. Saling berbagi best practices. Ada beberapa insight dari pengalaman Australia, demikian pula kami paparkan percepatan transformasi pelayanan publik di Tanah Air yang memang juga menjadi concern Presiden Jokowi," ungkapnya.
Anas menjelaskan Pemerintah Indonesia juga berupaya fokus pada layanan dasar berupa layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial, dengan fondasi digital ID, digital payment, dan data exchange, tanpa meninggalkan layanan fisik dan mendekat ke masyarakat (mobile services) yang bersifat inklusif.
Lebih lanjut, ia menyampaikan beberapa kesimpulan yang bisa didapatkan dari pertemuannya dengan sejumlah pihak di Australia. Khususnya soal reformasi pelayanan publik yang perlu dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan.
"Di beberapa kasus, perubahan inkremental dan bertahap cenderung lebih efektif, seperti yang dilakukan Australia, meskipun tetap ada plus dan minusnya," terangnya.
Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menuturkan pelayanan publik di Indonesia sudah on the track. Adapun tantangan yang dihadapi Australia dan Indonesia menurutnya cukup memiliki kesamaan, seperti ego sektoral pada inisiasi integrasi, cakupan wilayah yang luas, hingga disparitas literasi digital antara daerah tertentu dan kota-kota besar.
"Untuk melakukan transformasi, khususnya layanan pemerintah, perlu dibangun trust baik antara pemerintah dan masyarakat, ataupun antar internal instansi pemerintah, serta komitmen dari pimpinan tertinggi untuk menghasilkan regulasi yang memaksa, sehingga harus dipatuhi oleh seluruh instansi pemerintah," ujarnya.
Sebagai informasi, dalam kunjungan kerjanya ke Australia, Anas dan rombongan Delegasi Indonesia ke Australia bertemu Australian Public Service Commission (APSC), Services Australia, Data Transparency Commission, Australian National University, dan akan bertemu dengan Digital Transformation Agency.
(prf/ega)
