.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas bertemu Menteri Pelayanan Pemerintah Australia (Minister for Government Services) Bill Shorten dalam kunjungan kerjanya ke Australia. Pertemuan menteri ini membahas transformasi digital pelayanan publik yang dilakukan Indonesia maupun Australia.
"Pertemuan membahas praktik transformasi digital pelayanan publik kedua negara. Saling berbagi best practices. Ada beberapa insight dari pengalaman Australia, demikian pula kami paparkan percepatan transformasi pelayanan publik di Tanah Air yang memang juga menjadi concern Presiden Jokowi," kata Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (18/10).
Ia mengungkapkan selama memimpin delegasi Indonesia ke Australia, pihaknya telah bertemu Australian Public Service Commission (APSC), Services Australia, Data Transparency Commission, Australian National University, dan akan bertemu dengan Digital Transformation Agency.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari pertemuan tersebut, ada beberapa kesimpulan yang bisa didapatkan. Salah satunya, reformasi pelayanan publik perlu dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan.
"Di beberapa kasus, perubahan inkremental dan bertahap cenderung lebih efektif, seperti yang dilakukan Australia, meskipun tetap ada plus dan minusnya," jelas mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Menurutnya, pelayanan publik di Indonesia saat ini sudah on the track. Ia pun menyebut tantangan yang dihadapi Australia dan Indonesia memiliki kesamaan, seperti ego sektoral pada inisiasi integrasi, cakupan wilayah yang luas, hingga disparitas literasi digital antara daerah tertentu dan kota-kota besar.
"Untuk melakukan transformasi, khususnya layanan pemerintah, perlu dibangun trust, baik antara pemerintah dan masyarakat, ataupun antar internal instansi pemerintah, serta komitmen dari pimpinan tertinggi untuk menghasilkan regulasi yang memaksa, sehingga harus dipatuhi oleh seluruh instansi pemerintah," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan Delegasi Indonesia juga berkunjung ke pusat operasi layanan masyarakat Australia. Termasuk di antaranya pemberian layanan kesejahteraan kepada masyarakat, serta penggunaan layanan digital (myGov) secara intensif tanpa meninggalkan layanan secara fisik, sehingga semua layanan bersifat inklusif.
Dengan strategi serupa, ungkapnya, Pemerintah Indonesia juga berupaya fokus pada layanan dasar berupa layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial, dengan fondasi digital ID, digital payment, dan data exchange. Ia menambahkan pemerintah tak meninggalkan layanan fisik dan mendekat ke masyarakat (mobile services) yang bersifat inklusif.
"Kami berharap Australia dapat menjadi mitra strategis, bersama-sama kita membangun ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ucapnya.
Sebagai informasi, Kementerian Pelayanan Pemerintah Australia bertugas melayani warga Australia dengan memberikan layanan dan pembayaran berkualitas tinggi dan mudah diakses secara efisien atas nama pemerintah.
Lembaga ini juga menyediakan layanan kesehatan, pembayaran dan layanan, serta layanan anak yang berkualitas tinggi. Secara umum, kementerian tersebut bertanggung jawab memberikan layanan sosial, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya kepada masyarakat.
Simak juga 'Jokowi Bertemu Xi Jinping di Beijing, Dorong Tingkatkan Kerjasama Bilateral':
