.webp)
Pemerintah Indonesia belajar dari Australia yang telah sukses mengembangkan layanan dasar yang berorientasi masyarakat (citizen centric) yakni layanan kesejahteraan sosial (social welfare) melalui strategi digitalisasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut penyediaan layanan masyarakat di Australia memiliki strategi serupa dengan Indonesia yakni melalui pendekatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan digitalisasi secara intens.
Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempermudah akses masyarakat pada layanan dasar, seperti layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Upaya intens Pemerintah Indonesia melalui digitalisasi pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diharapkan dapat tercapai, serupa dengan kisah sukses yang telah dilakukan oleh pemerintah Australia lewat Australia Digital Services," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10/2023).
Hal ini diungkapkan Anas saat bertemu dengan jajaran Services Australia di Canberra (17/10).
Services Australia adalah sebuah lembaga pemerintah Australia yang bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan pemerintah dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Strategi lembaga ini adalah menyediakan akses yang mudah dan efisien serta inklusif mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, seperti bantuan keuangan, perawatan kesehatan, pendidikan, pensiun, dan lain-lain.
Melalui kunjungannya ke Services Australia, diharapkan akan memperluas pandangan tentang berbagai inisiatif melalui program yang telah berhasil diluncurkan oleh Services Australia sebagai sumber inspirasi dalam merancang dan mengimplementasikan program serupa di Indonesia.
Lebih lanjut, Anas mengatakan Australia melalui MyGov dapat membantu mempermudah masyarakat. Praktik serupa juga tengah dikerjakan Pemerintah Indonesia melalui Portal Nasional Pelayanan Publik termasuk di dalamnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. MPP Digital dapat diakses masyarakat dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
"Saat ini untuk MPP Digital kita melakukan piloting di 21 kabupaten/kota di Indonesia dan juga sudah mulai menggunakan face recognition. Indonesia secara bertahap sudah mulai mengintegrasikan berbagai layanan," ungkapnya.
Diketahui, strategi digitalisasi pelayanan publik di Australia melalui layanan digital dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan. Misalnya di layanan kesehatan, seluruh masyarakat dapat mengakses melalui layanan terpadu yang bersifat inklusif, seperti akses melalui telepon dan pertemuan fisik (face to face services), serta layanan yang mendekat ke masyarakat (mobile services). Melalui layanan yang sederhana, inklusif, terintegrasi, transparan, terpercaya, dan aman ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
"Jika melihat perkembangan Indonesia saat ini, Indonesia sudah on the track, mengikuti jejak keberhasilan Australia. Kami tentu punya harapan praktik-praktik baik di Services Australia bisa menjadi percontohan bagi transformasi layanan digital di Indonesia, khususnya MPP Digital," pungkasnya.
Kunjungan kerja Menteri PAN-RB ke Services Australia diharapkan dapat membuka kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang operasional Services Australia dan memetakan kemungkinan kerja sama di masa depan.
Simak juga 'MenPAN-RB Sebut MPP Digital Bisa Urus Pelayanan Publik Pakai HP':
