.webp)
Satpol PP menunda penertiban lapak di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Pedagang berharap agar penundaan itu dilakukan selamanya alias dibatalkan.
"Mudah-mudahan harapannya ditunda selama-lamanya. Jangan sampai ada pembongkaran. Mudah-mudahan pemerintah juga kasihan sama kita. Karena kita mengais rezeki di sini," kata koordinator pedagang Warpat, Iik Khasanah, kepada wartawan, Jumat (13/10/2023).
Iik berharap agar penertiban tidak jadi dilakukan. Dia sendiri belum diberi penjelasan oleh pihak Satpol PP terkait rencana pembangunan setelah lapak-lapak ditertibkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum ya, selama ini belum ada yang datang ke sini menjelaskan langsung bahwa ini tanah apakah mau diambil, atau mau dipakai buat ini atau itu. Belum ada, baru surat pembongkaran saja (yang diterima)," ujarnya.
Menurutnya, banyak warga yang menggantungkan hidupnya di Warpat dan lapak-lapak di Puncak. Dia berharap pemerintah melihat itu.
"Semoga pemerintah pada soleh solehah, baik, sayang sama rakyatnya yang jualan di sini. Tidak ada lagi pembongkaran, kami dibuat tenang usahanya," jelasnya.
"Kalaupun ada apa-apa, mereka pada pro pada kami. Mudah-mudahan tidak terjadi pembongkaran ini sampai kapanpun. Karena banyak sekali yang menggantungkan hidup di sini," sambung Iik.
Satpol PP Tunda Penertiban Warpat
Sebelumnya, Satpol PP menunda penertiban lapak pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penertiban semula direncanakan mulai hari Senin kemarin, namun ditunda.
"Jadi begini, yang namanya penertiban itu terencana dan terukur, terutama atas instruksi pimpinan. Kemarin dalam perjalanan, kita sudah menjadwalkan mulai tanggal 9-12 (Oktober) akan melakukan penertiban," kata Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid, kepada wartawan, Rabu (11/10).
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Cecep belum menjelaskan secara detail terkait evaluasi yang dimaksud. Sebab, nanti evaluasi tersebut akan dibahas dalam rapat bersama anggotanya.
"Nanti dirapatkan, hasil dari pengamatan pimpinan, ada hal yang perlu dievaluasi kaitan dengan rencana penertiban," jelasnya.
Namun, Cecep mengatakan bahwa salah satu kaitannya guna menjaga kondusifitas menjelang Pemilu 2024. Dia menjelaskan hubungan antara penertiban dan menjaga ketertiban jelang Pemilu 2024.
"Sangat, jadi kita melakukan penertiban ini dikaitkan dengan khususnya gangguan tramtibum menjelang tahun politik. Biasanya kalau sudah ada orang rame, ada orang yang memanfaatkan, itu yang kita khawatirkan," jelasnya.
