.webp)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meraih penghargaan untuk kategori Kementerian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards 2023. Kominfo dinilai memiliki nilai strategis sebagai instrumen perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan nasional.
kementerian Hukum dan HAM RI melalui BPHN memberikan Anugerah JDIHN bagi Anggota JDIHN sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja dalam mengelola JDIHN. Di tahun ke-11 pelaksanaan JDIHN Awards, Kementerian Kominfo menjadi lembaga kementerian terbaik pertama dalam pengelolaan JDIHN.
Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba mengapresiasi kinerja sivitas Kementerian Kominfo, terutama Biro Hukum Setjen Kementerian Kominfo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah Kominfo mendapatkan penganugerahan JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terbaik pertama tingkat Kementerian Tahun 2023. Ini yang pertama. Biasanya masuk 5 besar, tapi baru tahun ini mendapatkan peringkat pertama. Apresiasi dan selamat untuk tim biro Hukum yang sudah bekerja keras, kerja cerdas sehingga dapat mendapatkan penghargaan terbaik ini," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/10/2023).
Hal ini disampaikan usai menerima penghargaan dalam Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference, Jakarta Barat, Kamis (12/10).
"Prestasi yang diraih Kementerian Kominfo tahun ini hendaknya memberi manfaat baik bagi Kementerian Kominfo maupun masyarakat luas. Apalagi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan," sambungnya.
Mira melanjutkan keberadaan JDIHN menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk memetakan peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun daerah. Lebih dari itu, JDIHN menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengakses naskah peraturan perundangan dengan lebih mudah.
"Tadi Pak Menteri Kumham menyampaikan ada 500.000 lebih dokumen peraturan Ini harus dipublikasikan agar masyarakat atau siapa pun bisa memahami dan juga baik untuk kita supaya kita bisa menganalisa apakah ada tumpang tindih, apakah ada yang sudah tidak relevan untuk dievaluasi," jelasnya.
Mira juga menyatakan keberadaan JDIHN membantu masyarakat dalam mengetahui perubahan peraturan perundangan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah revisi atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Ada (tahun) 2008, 2016 hingga 2023 yang sebentar lagi akan mengalami revisi. Nanti melalui JDIHN bisa kelihatan perubahannya di mana, dengan alasan apa, dan sebagainya sehingga masyarakat selalu mendapatkan informasi peraturan perundangan yang terkini. Itu nanti memudahkan kita dalam menganalisa dan melaksanakan peraturan," terangnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Kominfo Bertiana Sari yang turut hadir menyatakan penghargaan ini tercapai akibat kerja sama Biro Hukum dengan satuan kerja lain Kementerian Kominfo.
"Biro Hukum ini koordinator. Kami selalu bekerja sama dengan anggota dari masing-masing Satker, setiap tahun membuatkan SK siapa saja dari Satker itu yang ditunjuk menjadi pengelola di unit kerjanya. Untuk infrastrukturnya kami bekerja sama dengan PDSI. Apa yang kita butuhkan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan kami berkomunikasi dengan PDSI," jelasnya.
Bertiana Sari menegaskan Biro Hukum selalu berupaya memperbarui perubahan regulasi terbaru di lingkup Kementerian Kominfo untuk dipublikasikan di JDIHN. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui perubahan-perubahan regulasi yang terjadi dari waktu ke waktu.
"Jangan sampai kalau kita tidak melengkapi peraturan yang baru ini atau merevisi, nanti masyarakat bisa bingung. Kita selalu mengedepankan hal tersebut dalam JDIHN Kominfo," ujarnya.
Sebagai informasi, tahun ini, pertemuan nasional JDIHN mengangkat tema 'Membangun Hukum Nasional Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa Melalui Transformasi Digital'.
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, perwakilan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) seluruh Indonesia dari kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan perguruan tinggi.
Berikut adalah penerima lengkap penghargaan JDIHN Awards 2023 untuk Kategori Terbaik Kementerian:
- Terbaik 5: Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Terbaik 4: Kementerian Sosial;
- Terbaik 3: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- Terbaik 2: Kementerian Keuangan;
- Terbaik 1: Kementerian Komunikasi dan Informatika
