.webp)
Komisi I DPR RI terus mengikuti perkembangan perang Israel dengan Hamas yang menelan 1.000 lebih korban jiwa. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berperan aktif mengupayakan proses dialog dan menyelesaikan akar konflik utama dari perang yang terus berlanjut.
"Kami memandang konflik saat ini tidak lepas dari akar konflik yang terjadi sejak tahun 1948, yaitu direbutnya wilayah Palestina oleh Israel ditambah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina selama bertahun-tahun," kata Meutya mengawali pernyataannya, Rabu (11/10/2023).
Komisi I DPR meminta semua pihak yang berkonflik menghentikan segala bentuk provokasi dan mulai memikirkan jalur dialog dan solusi jangka pendek serta jangka panjang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Solusi jangka pendek seperti dihentikannya segala bentuk kekerasan baik oleh Israel dan Hamas. Serta dukungan seluruh negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Iran, Lebanon, dalam mewujudkan perdamaian yang berbentuk solusi jangka panjang 'two-state solution', di mana terbentuknya negara Palestina merdeka yang berdasarkan hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional," ujar Meutya.
Meutya pun menyoroti upaya PBB tidak terlihat dalam melakukan penyelesaian konflik ini. Menurutnya, hal ini menjadi kritik bagi keberadaan lembaga internasional itu.
"Kami pun meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berperan lebih aktif dalam memulai proses dialog dan berusaha menyelesaikan akar konflik utama. Tidak terlihatnya PBB dalam upaya penyelesaian konflik Palestina menjadi kritik tajam terhadap eksistensi lembaga ini. PBB pun harus menolak segala solusi yang diputuskan secara unilateral," kata politikus Golkar ini.
Di sisi lain, Meutya mengingatkan sikap pemerintah RI terus berpedoman pada UUD 1945, yakni menolak segala bentuk penjajahan. Selain itu, dia meminta pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri RI segera mengevakuasi WNI yang berada di wilayah perang.
"Kami juga mengingatkan agar sikap pemerintah Indonesia terus konsisten berpegang teguh pada amanah konstitusi yang menentang berbagai bentuk penjajahan di muka bumi dan terus mendukung kemerdekaan Palestina," ujarnya.
"Semaksimal mungkin menjaga keamanan WNI yang berada di kawasan konflik tidak hanya di Gaza tetapi juga Tepi Barat, sesuai dengan tujuan Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," tambahnya.
(fca/gbr)
