.webp)
DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov kembali menggelar rapat pembahasan APBD 2024. Rapat digelar di Grand Cempaka Resort & Convention, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Pantauan detikcom, Selasa (10/10/2023), rapat antara legislatif dan eksekutif di tiap komisi sudah dimulai sejak hari ini. Tampak ruangan rapat setiap komisi terisi padat oleh peserta rapat.
Komisi B DPRD DKI Jakarta hari ini dijadwalkan rapat bersama jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rapat turut dihadiri oleh Asperkeu Sekda DKI Jakarta Sri Haryati Kepala BP BUMD DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono beserta tiap Direktur Utama BUMD DKI Jakarta. Selain Komisi B, Komisi D tengah menggelar rapat bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta. Meskipun rapat digelar di dalam ruangan, ventilasi beserta pintu ruangan tetap dibuka untuk sirkulasi udara.
Rapat pembahasan dan pendalaman Rpaerda APBD 2024 tingkat komisi rencananya digelar sejak hari ini (10/10) hingga Jumat (13/10) mendatang.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2024 dalam rapat paripurna bersama DPRD DKI. Total rancangan anggaran sebesar Rp 81,58 triliun, di mana belanja daerah digunakan untuk anggaran enam program prioritas.
Rapat Paripurna diadakan di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (5/10). Heru Budi menyerahkan secara langsung raperda tersebut kepada Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani yang menjadi pimpinan Rapat Paripurna, didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya, Misan Samsuri.
"Adapun Total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang Eksekutif ajukan sebesar Rp 81,58 triliun atau naik sebesar 2,58 persen dari Rancangan Perubahan APBD TA 2023 yang telah disepakati Eksekutif dan Legislatif pada tanggal 27 September 2023 dengan total nilai sebesar Rp 79,53 triliun," kata Heru Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (6/10).
Heru menjelaskan, keenam program prioritas pembangunan meliputi penanggulangan banjir sebesar Rp 2,85 triliun atau 4% dari total belanja daerah. Kemudian akselerasi pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 1,5 triliun atau 2% dari total belanja daerah.
Ketiga, percepatan penurunan stunting sebesar Rp 1,87 triliun atau 3% dari total belanja daerah. Keempat penanganan kemacetan sebesar Rp 6,9 triliun atau 10% dari total belanja daerah.
Kelima penanggulangan kemiskinan Rp 7,77 triliun atau 11% dari total belanja daerah. Terakhir, penguatan nilai demokrasi Rp 872 miliar atau 1% dari total belanja daerah.
Simak juga 'Saat Jokowi Temukan Banyak Anggaran Habis untuk Birokrasi':
