SBY-JK Dinilai Gagal Atasi Kemiskinan dan Pengangguran

Jakarta - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dinilai gagal mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Ini dikarenakan pemerintahan hasil Pemilu 2004 ini belum mampu menekan jumlah angka kemiskinan dan pengangguranDemikian hal yang mengemuka dalam jumpa pers mengenai pemerintahan SBY-JK dan peringatan Hari Anti Kemiskinan Sedunia, di Gedung PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2006).Selama 2 tahun pemerintahan SBY-JK bergulir, angka kemiskinan tahun 2006 naik menjadi 17,95 persen dari 15,75 persen pada tahun 2005. Sedangkan angka pengangguran telah mencapai lebih dari 10,4 juta. Hal itu diperparah dengan kurang mendapat perhatiannya bidang kesehatan dan pendidikan, seperti diungkap Ketua PBNU Rozy Munir."Kesehatan kurang ditangani dengan baik, ada kasus lumpuh layu, malaria, flu burung. Pendidikan untuk 2015 yang diharapkan semua penduduk bisa tamat,pendidikan dasar pun masih long way to go," ujar Rozy.Firdaus dari E-Net for justice juga ikut menyoroti masalah pendidikan di Indonesia. Menurut dia, sepertinya hampir semua kesepakatan dunia terkait dunia pendidikan dilanggar di Indonesia."Yang paling parah adalah RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Ini bukti SBY-JK belum serius tempatkan pendidikan sebagai faktor terdepan," beber Firdaus.Dia juga menambahkan, dengan adanya BHP akan menimbulkan privatisasi pendidikan yang pada prosesnya akan mengakibatkan pendidikan tidak lagi menjadi sektor publik. "Dengan BHP, negara lepas tanggung jawab dan terlihat cuma ingin jadi fasilitator saja," cetusnya.Sementara itu Chief of Advisory Board Asosiasi Pekerja (ASPEK) Indonesia Saipul Tavip, juga ikut memaparkan buruknya kinerja SBY-JK. Dia menilai SBY-JK tidak memiliki komitmen memperbaiki hidup kaum buruh Indonesia, bahkan lebih memperhatikan kaum pemilik modal."Rapornya merah banget. Pengangguran meningkat. Orang yang dapat kerjapun terkadang dieksploitasi," pungkasnya. (krs/ahm)