Pemerintah Segel 35 Lahan Bermasalah, Puluhan Orang Tersangka Karhutla

Anggi Muliawati - detikNews
Senin, 09 Okt 2023 13:19 WIB
Mahfud (Anggi/detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah terus melakukan penegakan hukum sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mahfud mengungkap saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyegel 35 lahan yang dianggap bermasalah.

"Penegakan hukum juga semakin ditingkatkan. Misalnya saat ini sudah ada 35 jumlah area yang telah disegel sebagai langkah awal penegakan hukum, dan sudah ada puluhan orang yang menjadi tersangka karena pembakaran lahan," kata Mahfud usai rakorsus tingkat menteri: peningkatan upaya penanggulangan karhutla, di KLHK, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2023).

Berdasarkan prediksi Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, kata Mahfud, El Nino akan berlangsung hingga Maret 2024. Namun, dia berharap El Nino dapat berakhir pada Januari 2024.

"BMKG memprediksi dampak El Nino akan sampai pada sekitar Februari dan Maret tahun 2024. Meskipun tadi Bu Dwikorita juga mengajak kita berdoa mudah-mudahan selesai di Januari. Tapi kita harus antisipasi sampai Februari dan Maret. Perkiraan moderatnya memang sampai Januari," jelasnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan tahun ini memang terjadi peningkatan hotspot dan kebakaran hutan. Meski begitu, kata Mahfud, karhutla di 2023 lebih terkendali.

"Telah terjadi peningkatan hotspot dan kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya," papar dia.

"Namun, jika dibandingkan dengan El Nino pada tahun 2019 yang lalu, yang sangat luas, karhutla pada El Nino tahun 2023 ini masih lebih kecil dan lebih terkendali," sambungnya.

Mahfud menuturkan pihaknya akan terus memonitor peningkatan hotspot tersebut. Mahfud juga menyebut siaga darurat karhutla akan terus dilakukan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Terutama pada daerah-daerah yang luas hotspot-nya dengan patroli terpadu oleh Polri dan dinas-dinas terkait, bahkan juga oleh LSM dan swasta, dengan me-monitoring kawasan-kawasan yang kita anggap rawan," ungkap Mahfud.

Selain itu, kata Mahfud, pemerintah akan memaksimalkan operasi darat. Termasuk, kata dia, teknologi modifikasi cuaca (TMC) juga akan terus dilakukan.

"Selanjutnya, operasi darat akan diutamakan dan dimaksimalkan. Karena operasi udara pesawat kita itu terbatas," tuturnya.

"Teknologi modifikasi cuaca atau TMC juga terus dilakukan di bawah koordinasi BNPB, dengan jumlah yang sudah ratusan dilakukan, waterbombing dan sebagainya," imbuh Mahfud.

Simak juga 'Saat Jokowi Jawab Keluhan Malaysia soal Asap dari Indonesia':






(amw/knv)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork