.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas melakukan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Kominfo.
Pada pertemuan ini, keduanya membahas percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Anas menyebut baik Kementerian PAN-RB maupun Kementerian Kominfo memiliki peranan penting dalam sektor digitalisasi.
"Kita berkonsolidasi dengan Pak Menteri Kominfo untuk percepatan SPBE. Karena ada peran-peran penting yang akan dikerjakan bersama termasuk GovTech yang akan dibuat oleh pemerintah," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (6/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anas menjelaskan digitalisasi menjadi salah satu arah kebijakan transformasi birokrasi 2024 melalui penerapan reformasi birokrasi berdampak. Beberapa di antaranya, penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan prioritas aktual Presiden, dan digitalisasi administrasi pemerintahan.
Oleh sebab itu, Anas mengatakan perlu sinergitas antara Kementerian PANRB dan Kementerian Kominfo melalui tindak lanjut peraturan dan kebijakan mendukung implementasi Rancangan Peraturan Presiden. Di samping itu, diperlukan juga peran aktif tim koordinasi SPBE Nasional, termasuk Kementerian Kominfo, untuk melaksanakan koordinasi dan sinergi lintas sektor guna menerapkan SPBE secara terpadu.
Lebih lanjut, Anas mengungkapkan pihaknya juga melakukan tindak lanjut lainnya melalui strategi kebijakan optimalisasi pemanfaatan Pusat Data Nasional untuk kebutuhan infrastruktur SPBE Instansi Pemerintah. Ia juga menekankan soal pentingnya kebijakan rekomendasi belanja TIK yang diperluas ke pemerintah daerah, serta percepatan digitalisasi melalui penerapan Digital Public Infrastructure (DPI).
Anas menyebut setidaknya terdapat 9 aplikasi yang menjadi fokus SPBE prioritas. Hal ini meliputi, sektor layanan penerbitan SIM dan izin keramaian daring, bantuan sosial, layanan kesehatan, layanan pendidikan, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service dan layanan aparatur negara.
"Peran Kementerian Kominfo untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan aplikasi SPBE prioritas, sesuai dengan standar pembangunan aplikasi dan interoperabilitas data," ucapnya.
Di sisi lain, Budi mengatakan pihaknya berkomitmen untuk percepatan digitalisasi pada berbagai sektor dengan fokus pada DPI. Ia pun optimistis digitalisasi dapat memberi kemudahan dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat.
Ia pun berharap ASN dapat lebih adaptif dalam menyongsong era digitalisasi. Sebab, pemerintahan digital memerlukan mindset digital, baik dari segi budaya, cara kerja, cara berpikir, maupun dalam bertindak.
"Jadi digitalisasi terutama di sektor pemerintahan ini bisa makin dipercepat pelayanan bagi publik, karena sekarang ini semua serba cepat sehingga pelayanan publik dituntut lebih cepat dan berkualitas," tutupnya.
Simak Video 'Menkominfo Catat Konten Hoaks Meningkat Jelang Tahun Pemilu':
