.webp)
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh buka suara soal dugaan adanya politisasi hukum di kasus Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang dikabarkan terlibat kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan yang ditangani KPK. Ia mengatakan tidak ada penegakan hukum yang dilakukan atas dasar kepentingan politik.
"Nah masalah politisasi hukum. Kita berupaya jangan sempat itu terjadi. Kan itu semangat kita. Kalau itu sudah upayakan tapi tetap terjadi, itu di luar pada kemampuan kita," kata Paloh kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).
Paloh menjelaskan penegakan hukum yang berkeadilan adalah impian semua kalangan, termasuk partainya. Namun dia menegaskan partainya bukan lembaga penegak hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita menjaga, kalau dari pihak NasDem pasti menjaga. Saya tidak ada upaya politisasi hukum. Tapi kita bukan penegakan hukum, sebagai institusi partai politik. Tapi apakah ada yang menjamin menggaransi sepenuhnya aparat penegakan hukum. Sama sekali tidak ada politisasi dalam masalah penegakan hukum," imbuhnya.
Paloh Minta SYL Mundur dari Menteri
Surya Paloh sebelumnya juga telah menerima laporan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL yang dikabarkan menjadi tersangka di KPK. Surya Paloh telah meminta SYL menghadap Presiden Jokowi untuk mengajukan pengunduran diri.
"Saya sudah menerima laporan daripada Bung Syahrul. Atas nama DPP saya menyatakan segera menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian," kata Surya Paloh.
Bukan tanpa alasan Paloh meminta SYL mundur dari Mentan. Paloh ingin SYL berfokus menghadapi penyidikan terhadapnya.
"Agar apa, agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya agar dia penuh konsentrasi," imbuh dia.
Simak Video 'Surya Paloh Angkat Bicara soal Dugaan Yasin Limpo Diperas Pimpinan KPK':
