.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya mendeklarasikan Kota Bogor sebagai Kota Lengkap. Hadi menyebut bahwa Kota Lengkap akan menghilangkan praktik mafia tanah.
"Saya dengan Wali Kota Bogor (Bima Arya) mendeklarasikan Kota Bogor sebagai Kota Lengkap yang ke 11 dan kami mengharapkan kota-kota di Jawa Barat ini, baik kota dan kabupatennya bisa kita deklarasikan sebagai Kota Lengkap," kata Hadi di Balai Kota Bogor, Rabu (27/9/2023).
Hadi menjelaskan, ada dua keuntungan menjadi Kota Lengkap salah satunya yakni seluruh wilayah Bogor sudah terdaftar. Selain itu, sebuah wilayah atau lahan bisa dibuktikan secara fisik dan yuridis dengan akurat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh sebab itu saya mendorong untuk segera kita realisasikan kota atau kabupaten lain untuk bisa menjadi Kota Lengkap, yang pasti sudah tidak ada lagi mafia tanah yang selalu menghantui masyarakat," kata Hadi.
"Kita terus bekerjasama dengan pemerintah, dengan aparat penegak hukum, dengan lurah lurah, kepala desa, camat, wali kota, bupati, untuk segera menyelesaikan sertifikat dan menuju Kota Lengkap," imbuhnya.
Hadi juga meminta wilayah untuk menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sehingga, kata dia, investor memiliki kepastian hukum ketika ingin melakukan usaha.
"Termasuk juga kita menyelesaikan adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sehingga nantinya Kota Lengkap dengan RDTR semuanya sudah selesai, dengan harapan Kota Lengkap kita deklarasikan RDTR juga kita deklarasikan. Sehingga investor akan mudah datang, karena akan mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah yang jadi tempat mereka melakukan kegiatan usaha," ucap Hadi.
Sementara Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, setiap jengkal tanah milik Pemkot Bogot diharap bisa bermanfaat untuk masyarakat. Untuk mewujudkan itu, dibutuhkan kolaborasi.
"Kota Bogor ini luasnya hanya 11.850 hektar. Seperti telor ceplok, karena dikelilingi oleh warga Kabupaten Bogor yang jumlahnya 5 juta, di Kota Bogor 1,1 juta penduduknya," kata Bima dalam sambutannya.
"Banyak persoalan dan dinamika, tapi intinya kami harus memaksimalkan betul setiap jengkal tanah yang ada, agar bisa memberikan manfaat, dan itu tidak mudah kalau tidak berkolaborasi," imbuhnya.
Bima menyebut, hingga saat ini sudah 1.072 aset milik Kota Bogor yang sudah disertifikasi.
"Saya melaporkan, sinergi kami dengan kantor pertanahan Kota Bogor melalui legalisasi aset, hingga saat ini sudah tercatat sudah 1.072 bidang yang memiliki sertifikat, dan tahun 2023 ini ditargetkan sebanyak 500 bidang akan disertifikat," kata Bima.
