.webp)
Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT) di LRT, MRT, dan TransJakarta (TransJ) yang terintegrasi dengan data KTP. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi B, Taufik Azhar, mengaku tak masalah dengan hal itu.
"Ya kalau saya sih dalam hal ini setuju-setuju aja. Karena tidak bisa mengandalkan PSO terus gitu loh," kata Taufik Azhar kepada wartawan, Selasa (26/9/2023).
Taufik mengatakan TransJakarta tak bisa selalu mengandalkan public service obligation (PSO) alias subsidi. Menurutnya, Jakarta butuh perekonomian yang stabil jika nantinya sudah tak lagi menjadi ibu kota negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PSO tidak mungkin dengan kebutuhan masyarakat di Jakarta. Apalagi nanti kita sudah jadi DKJ, artinya kita butuh perekonomian kita yang stabil dan kita butuh juga supaya juga moda transportasi ini lebih baik, polusi udaranya juga menghilang, itu yang kita harapkan. Masih dipertimbangkan, belum bisa kita komentar terlalu jauh," ujarnya.
Taufik mengatakan rencana penerapan ABT masih wacana. Dia menyebut pembahasan penerapan ABT belum sampai ke DPRD DKI.
"Kita belum bahas, belum ada wacananya itu. Itu wacananya juga belum tingkat di dewan," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT) di LRT, MRT, dan TransJakarta (TransJ) yang terintegrasi dengan data KTP. Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan penyesuaian tarif transportasi di Jakarta berdasarkan status ekonomi penumpang belum akan diterapkan dalam waktu dekat.
"Untuk tahap awal yang penting sekarang manfaat dari penggunaan account based ticketing (ABT) ini bagaimana agar memudahkan masyarakat bermobilitas," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta Pusat, Senin (25/9).
"Bagaimana agar masyarakat yang biasanya saldonya hilang dan seterusnya ini ada dulu. Termasuk tidak terpotong dua kali sehingga dia bisa langsung memasukkan tracing, dia langsung bisa cek saldonya. Jadi biasanya kan karena pakai kartu dia nggak hafal saldonya. Terus ternyata terpotong 2 kali, nah dengan aplikasi dia bisa tracing," sambungnya.
Menurut Syafrin, penerapan ABT ini bertujuan mengintegrasikan sistem pembayaran tiket moda transportasi yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Integrasi dilakukan dengan menyediakan layanan pembelian tiket TransJakarta, MRT, dan LRT Jakarta dalam satu platform, yakni melalui aplikasi JakLingko, yang diinstal pada smartphone warga.
"Jadi maksudnya masyarakat yang nantinya akan melakukan perjalanan bisa dengan QR code, kemudian bisa tap di stasiun, halte. QR-nya sudah ada di aplikasi dan sehingga bisa memudahkan masyarakat bermobilitas," ujarnya.
"Iya integrasi pembayaran TransJakarta, MRT, dan LRT. Aplikasinya JakLingko," sambungnya.
Lebih lanjut, Syafirn mengatakan, dengan penerapan ABT ini, bisa diketahui pengguna transportasi umum warga Jakarta atau dari Bodebek sehingga perhitungan public service obligation (PSO) bisa lebih efisien.
"Iya tentu itu manfaat jangka panjangnya. Setelah kita mengumpulkan data data profiling pengguna. Kita bisa mengetahui apakah yang menggunakan angkutan umum massal itu domisili Jakarta-kah atau Bodetabek. Sekaligus penghitungan PSO yang lebih efisien sehingga nanti menjadi lebih tepat sasaran untuk PSO-nya," kata Syafrin.
Lihat juga Video 'Cara Transfer Riwayat Chat WhatsApp Lebih Mudah: Pakai QR Code':
