.webp)
Ibu Kota DKI Jakarta nantinya akan berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memprediksi Jakarta akan tetap padat meski tak lagi jadi ibu kota.
"Jika melihat jumlah pekerja, pegawai negeri di Jakarta secara keseluruhan itu hanya 5 persen dari jumlah pekerja yang beraktivitas di Jakarta. Jadi artinya, jika 5 persen itu pindah pun, kondisi traffic-nya masih tetap cukup padat," kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Selasa (26/9/2023).
Syafrin mengatakan jumlah pegawai negeri yang beraktivitas di Jakarta hanya 5 persen. Dia menyebutkan Jakarta akan tetap padat dengan aktivitas dari jasa lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya karena kegiatannya tetap tinggi untuk jasa dan lain sebagainya," ujarnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Rancangan Undang-Undang DKJ itu ditargetkan rampung akhir tahun ini. Kendati demikian, Heru menyerahkan ihwal kapan RUU DKJ ini rampung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kemarin waktu rapat di Pak Presiden sih katanya Desember ya, tapi kita serahkan mekanisme kan itu kewenangan dari Pak Mendagri," kata Heru di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (22/9).
Heru menyebut saat ini RUU tersebut masih dibahas di kementerian tersebut. "Sedang dibahas di Kemendagri, kan saya serahkan saja ini ke Kemendagri kegiatan time table-nya," ujarnya.
Heru turut berbicara soal pembentukan Dewan Kawasan (Dewas) untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Menurut dia, Dewas itu dibentuk untuk mensinergikan pembangunan Jabodetabekpunjur.
"Iya, kemarin katanya Pak Wapres untuk mensinergikan pembangunan Jabotabek. Kayak seperti transportasi, intinya itu yang pas transportasi. Tapi tidak masalah area ya, maksudnya masalah kewenangan, itu nggak, tetap saja seperti, tapi kewenangannya itu biar supaya sinergi dengan Bappenas itu dikoordinir oleh Wakil Presiden," kata Heru.
"Kan sebenarnya sudah jalan juga kan Jabotabek itu, sudah jalan juga kan dengan ada badannya," imbuh dia.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'Jika Ibu Kota Pindah, DKI Jakarta Bakal Ganti Nama Jadi DKJ':
Heru juga menjelaskan alasan kawasan Puncak dan Cianjur juga dimasukkan ke sinergi tersebut. Sebab, lanjut dia, selama ini kawasan Jabodetabek kerap bekerja sama, salah satunya mengenai baku air.
"Ini ya bukan masuk area, tapi pembangunan, sinergi pembangunan. Dewan tadi yang dipimpin oleh Wapres itu terkait dengan sinergi pembangunan," terang Heru.
"Tapi tetap saja mereka seperti sekarang pemerintahannya, cuma nanti kalau ada pembangunan konektivitas terkait dengan transportasi terkait dengan kebutuhan air, terus dan lain-lain, termasuk juga mungkin seperti polusi, nah itu biar dikoordinir sinerginya oleh Pak Wapres," pungkasnya.
