.webp)
Eks Kepala SD Negeri Cibereum 1 Kota Bogor Nopi Yeni, yang dipecat atas dugaan gratifikasi pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) online bakal diaudit. Nopi Yeni akan diaudit terkait penggunaan dana BOS.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya saat menanggapi perlawanan pihak Nopi Yeni yang merasa keberatan setelah dipecat. Bima mengatakan mendapat laporan dari para guru perihal dugaan penyelewengan dana BOS oleh Nopi Yeni.
"Saya menerima beberapa laporan, aduan dari guru-guru, saya perintahkan untuk ditindaklanjuti oleh inspektorat terkait dengan penggunaan dana BOS oleh kepala sekolah, ini juga harus diaudit semua, harus dicek semua," kata Bima Arya seusai sidak penataan pedestrian di kawasan Alun-alun Kota Bogor, Senin (25/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bima menyebutkan masalah penggunaan dana BOS terungkap ketika pihak inspektorat memeriksa Nopi Yeni terkait dugaan pungli dan gratifikasi. Kepada pihak inspektorat, Nopi mengakui telah terima gratifikasi.
"Ya hasilnya sudah terbukti bahwa beliau (Nopi), menerima (gratifikasi), bahkan ada indikasi hal-hal lain yang dilakukan oleh pihak kepala sekolah," kata Bima.
Bima mengatakan sikap keberatan Nopi atas pemecatannya tidak tepat. Menurutnya, pemecatan sudah dilakukan sesuai dengan aturan.
"Tetapi (alasan keberatan) itu sebetulnya tidak tepat karena yang digunakan adalah pengakuan dari Ibu Kepala Sekolah bahwa menerima gratifikasi, walaupun Kepala Sekolah tidak menerima secara langsung, tapi ada bukti bahwa Kepala Sekolah mengetahui dan mengarahkan," kata Bima.
"Jadi (pengakuan) itu sangat cukup bagi Wali Kota untuk menjatuhkan sanksi, clear. Jadi kita akan hadapi itu. Sudah jelas langkah-langkah kita apa, semuanya ada aturannya," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Nopi, yang dipecat Bima Arya, melawan. Bima Arya siap menghadapi.
Nopi dipecat buntut dugaan gratifikasi pada proses PPDB 2023. Kala itu Nopi sudah di-BAP oleh Inspektorat dan dinyatakan terbukti menerima gratifikasi.
"Kepala sekolah sendiri sudah di-BAP oleh Inspektorat dan terbukti telah melakukan gratifikasi. Jadi diberikan sanksi untuk bergeser, diberhentikan sebagai kepala sekolah dan nanti akan ditetapkan sanksinya seperti apa," kata Bima Arya di SD Negeri Cibeureum 1 Kota Bogor, Rabu (13/9).
Sepekan berlalu, Nopi melawan. Melalui penasihat hukumnya, Nopi telah mengirimkan surat keberatan atas pemecatan tersebut ke Pemerintah Kota Bogor.
"Betul, kita lagi kirimkan surat gugatan, kalau untuk gugatan PTUN-nya baru mau kita daftarkan sih," kata penasihat hukum Novi Yeni, Dwi Arsywendo, saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (22/9).
"Ya keberatan. Memang di SK (Surat Keputusan Wali Kota)-nya juga kita berhak untuk melakukan sanggahan atau keberatan dalam jangka 15 hari," imbuhnya.
Dwi menyebutkan surat keberatan atas pemecatan kliennya itu dikirim ke Pemkot Bogor pada Senin (18/9). Pemkot Bogor punya waktu hingga 26 September untuk memberikan respons atas keberatan yang diajukan.
"Belum ada jawaban, surat kami sampai hari ini belum ada jawaban. Kami kirim hari Senin, belum ada respons. Ini kan masih ada masa sanggah nih, selama 15 hari (sejak SK pemberhentian dikeluarkan), mungkin kalau dari 12 September itu berarti sampai tanggal 26 (September)," imbuhnya.
Lihat juga Video: Guru Honorer Dituding Lapor Pungli Batal Dipecat, Dapat Dukungan dari Walkot Bogor
(idn/idn)
