Sampai Kapan Warga Kampung Bayam di Dekat JIS Bertahan?

Jakarta -

Warga Kampung Bayam masih terus bertahan meski diminta mengosongkan tenda yang didirikan di area sekitar Jakarta International Stadium (JIS). Sampai kapankah warga Kampung Bayam ini akan bertahan?

Sebagaimana diketahui, Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) sekaligus pendamping Warga Kampung Bayam Minawati menuturkan sejak Kamis (14/9/2023) menerima surat dari Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara. Surat tersebut ditujukan kepada para pemilik lapak dan bangunan liar sekitar Jalan Sinter Permai Raya Sisi Timur Kelurahan Papanggo. Surat tersebut ditandatangani oleh Lurah Papanggo, Tomi Haryono, sejak 15 Agustus lalu.

Namun, para warga yang mendirikan tenda di dekat JIS tetap bertahan. Pantauan detikcom di lokasi pada Jumat (22/9), terlihat satu tenda masih berdiri disekitar JIS. Lokasi tenda itu juga tepat diseberang perlintasan kereta api.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Warga yang menempati tenda itu terlihat masih menjalankan aktivitas seperti biasanya. Tak terlihat adanya pergerakan dari warga untuk bersiap membongkar tendanya.

Saat dijumpai di lokasi, Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) sekaligus pendamping Warga Kampung Bayam Minawati mengatakan pihaknya tidak mau membongkar tendanya. Ia pun menegaskan bahwa warga ingin segera masuk ke Kampung Susun Bayam (KSB).

"Kami ingin tetap di Kampung Bayam, mereka (anak-anak) rata-rata sekolah di sekitar sini," kata Minawati.

"Kami segera ingin masuk ke Kampung Susun Bayam," imbuhnya.

Pemkot Ajak Warga Pindah

Lurah Papanggo, Tomi Haryono mengatakan, kegiatan survei melibatkan tiga orang perwakilan warga. Mereka datang ke dua lokasi Rusun untuk memastikan fasilitas dan kondisi unit yang disiapkan.

"Setelah survey ini warga akan melakukan rembuk. Semoga salah satu bisa menjadi pilihan," kata Tomi dalam keterangan tertulis, Jumat (22/9).

Adapun, opsi relokasi disiapkan Pemkot Jakut mempertimbangkan kondisi kehidupan warga di dalam tenda depan kawasan JIS tidaklah manusiawi. Dari aspek medis, Tomi menyebut hunian di dalam tenda berdampak terhadap kesehatan warga, khususnya bagi anak anggota keluarga penghuni.

Tomi berharap agar warga Eks Kampung Bayam yang bertahan di dalam tenda menerima opsi yang diberikan. Pemerintah Kota Jakarta Utara bakal memfasilitasi proses perpindahan hingga pengurus dokumen dan pemindahan sekolah anak anggota keluarga.

Berdasarkan data validasi yang dilakukan terdapat sebanyak 19 KK yang bakal dipindah ke Rusun. Namun Tomi memastikan akan melihat perkembangan lapangan bila nantinya ada penambahan jumlah berdasar data hasil validasi.

Hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta masih memberlakukan SK COVID-19 bagi penghuni Rusun. Karena itu, bagi penghuni eks Kampung Bayam yang mau direlokasi pun dipastikannya belum akan dikenakan tarif retribusi.

"Kami mengimbau mereka agar segera bisa pindah. Mudah-mudahan besok sudah mulai pindah," ucapnya.

Apa yang diminta warga? Baca halaman selanjutnya.

Simak juga Video: Menteri PUPR Ungkap Progres Pembangunan JPO Ancol-JIS

[Gambas:Video 20detik]

Warga Minta Perjanjian Tertulis

Warga pun meminta ada perjanjian tertulis jika pemerintah meminta mereka menempati Rusun Nagrak. Hal ini untuk memastikan warga mendapatkan akses untuk kegiatan sehari-hari seperti akses transportasi anak-anak berangkat sekolah.

"Kalau mereka (pemerintah) mau, saya mau ada perjanjian hitam di atas putih. Bagaimana soal transportasinya, karena anak-anak sekolah. Semuanya harus diomongin secara baik-baik. Jangan cuma asal oke saja terus udah, ditinggal. Intinya (tinggal di Rusun Nagrak) itu hanya sementara, kita masih mau tinggal di Susun Bayam karena kita berhak di sini," kata Minawati.

Dia mengatakan lurah setempat sudah sepakat tidak ada pembongkaran tenda sebelum ada solusi. Dia mengatakan warga di lokasi itu akan melawan jika ada pembongkaran.

"Gini, kemarin kita sudah sepakat sama lurah di sini. Tidak ada pembongkaran sebelum ada solusi di antara dua belah pihak. Kalau dilanggar, kita tetap ada perlawanan, apa pun itu, walaupun harus bentrok dengan aparat. Karena kita sudah pegang janji ya. Tidak ada pembongkaran sebelum ada solusinya," katanya.

Warga Cabut Gugatan di PTUN

Minawati juga membenarkan soal warga Kampung Bayam mencabut gugatan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (JakPro) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pencabutan dilakukan untuk dilakukan perbaikan.

"Tapi tetap, kita akan ke PTUN (lagi). Hanya mencabut dan memperbaiki saja. Sudah dicabut dan akan memasukkan (gugatan kembali). Ini masih diperbaiki," tuturnya.

Meski begitu, Minawati memastikan akan kembali mengajukan gugatan di PTUN terhadap Pemprov DKI Jakarta dan JakPro atas polemik Kampung Susun Bayam (KSB). Minawati mengatakan warga Kampung Bayam juga tengah berupaya untuk bernegosiasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro mengenai kelanjutan Kampung Susun Bayam (KSB).

Warga Masih Beli Air Bersih

Minawati juga mengungkapkan bagaimana cara warga Kampung Bayam mendapatkan air bersih dan listrik selama tinggal di tenda yang berdiri di depan JIS. Minawati mengatakan bahwa warga Kampung Bayam yang bertahan di tenda terpaksa membeli air bersih.

"Iya, beli. Kalau misalnya pagi kayak begini, suka ada yang berbaik hati, suka kasih, nyalur pakai slang. Kalau sudah malam, nanti dimatikan. Tapi kan nggak setiap hari," kata Minawati.

Dia menjelaskan lebih rinci mengenai cara warga Kampung Bayam mendapatkan air. Menurut dia, ada sebuah lubang dari pipa yang mengeluarkan air yang lokasinya tidak jauh dari tenda.

"PAM dari JIS, kita ngaduk itu, terus kita saring lagi. Bocoran air PAM, di sela-sela itu ada bocoran air PAM. Jadi, kita nyelang, masukin slang," ujarnya.

"Kalau yang PAM JIS buat nyuci, kalau buat masak, makan, minum pakai yang isi ulang. Patungan sehari misalnya abis 5 galon, warganya ada berapa ya patungan," sambungnya.

Namun, air dari PAM itu tidak selalu mengalir. Terkadang jika air mengalir kencang, warga akan menampung air itu untuk mandi anak-anaknya.

"Ya kita dari situ saja. Ya itukan enggak setiap hari mengalir kencang. Kadang-kadang pas kencang, kita tampung. Nah, anak-anak pada mandi," ungkapnya.

Batas terakhir yang diberikan ke warga adalah Jumat (22/9/2023). Warga belum membongkar tendanya. Lantas, dengan kondisi memprihatinkan seperti ini, sampai kapankah warga akan bertahan?

Halaman 1 2 3

Selanjutnya