Faisal Basri: JK Pantas Diganti

Jakarta - Ekonom Faisal Basri menyatakan, jika ada mekanismenya Wapres Jusuf Kalla (JK) sudah sepatutnya diganti. Salah satu alasannya, Jusuf Kalla terlibat dalam memutuskan proyek monorel."Sayangnya Wapres tidak bisa di-impeach, tapi mungkin bisa dicabut mandatnya. Masak Wapres terlibat dalam memutuskan proyek, apakah proyeknya harus jalan atau tidak," ujar Faisal.Faisal mengatakan hal itu saat menjadi pembicara dalam seminar "Manajemen Krisis Sebuah Solusi Keluar dari Krisis Multidimensi di Indonesia," yang digelar oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2006).Menurut Faisal, SBY dan DPR harus tegas terhadap Wapres, termasuk terhadap anggota kabinet yang berbisnis untuk kepentingan kelompoknya. "Kalau menteri-menterinya tidak beres, bagaimana negeri ini mau mendapat berkah," cetusnya.Faisal menyebut 3 menteri yang seharusnya diganti, yaitu Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menkes Siti Fadilah Supari dan Menteri Pertanian Anton Apriantono."Yang namanya Purnomo dari dulu ya gini-gini aja. Tapi masih didiamkan. Menkes juga harus diganti, masak njiplak karya ilmiah orang," tandas dia.Calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP ini juga menilai kinerja Menkeu dan Menko Perekonomian lebih baik dibanding saat dipegang oleh Aburizal Bakrie dan Jusuf Anwar meski prestasinya masih tergolong semu."Kalau Menperin over sehingga sering off side. Kalau Menakertrans oke. Dulu soal UU Ketenagakerjaan bukan salah dia," terangnya.Faisal juga menilai koordinasi antardepartemen masih sangat buruk sehingga tidak ada kebijakan ekonomi yang menjadi prioritas dari pemerintahan SBY. "Ini karena ketidaktegasan SBY," ujar dia.Sementara pengamat hukum Todung Mulya Lubis menilai adanya rivalitas antara SBY dan JK. Akibat rivalitas yang tidak menguntungkan ini, Todung menilai rakyat menjadi terpandora secara politik dan menjadi dirugikan."SBY-JK adalah dua matahari yang saling berkompetisi," tuturnya. Dia juga menilai SBY tidak memiliki keberanian terhadap para pembantunya meski sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensil."Di sisi lain kita melihat wajah parlemen yang terlalu kuat," tegasnya.Dia juga menilai adanya ketidakjelasan partai politik dalam menentukan sikap politiknya. Parpol saat ini ramai-ramai ikut dalam kekuasaan sekaligus ramai-ramai menjadi oposisi. "Semua mendukung sekaligus ikut bersuara lantang. Mungkin ini demokrasi gaya Indonesia," ujar dia. (san/sss)