.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI tentang penandatanganan nota kesepahaman atau MoU rancangan Kebijakan Umum APBD serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024. Rapat paripurna itu diwarnai interupsi.
Pantauan di ruang rapat paripurna DPRD DKI, Senin (18/9/2023), interupsi itu disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhud Aliyudin, sesaat setelah Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menutup rapat. Suhud mengungkap keluhan warga Jakarta Utara terkait dugaan pungutan liar saat pembagian subsidi pangan murah penerima Kartu Jakarta Pintar.
"Di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan hal yang penting, menyangkut keluhan masyarakat terkait dengan pembagian subsidi pangan yang kacau balau. Jadi saya berharap melalui forum ini Pj Gubernur agar membenahi kegiatan pembagian pangan sehingga tidak terjadi antrean panjang," kata Suhud.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Warga harus datang jam 3 pagi dan mereka bahkan ada yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan haknya. Bukan hanya itu, kekacauan di lapangan juga telah menimbulkan adanya pungli," sambungnya.
Setelah itu, Suhud sempat memperdengarkan audio yang berisi percakapan pria di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Dalam percakapan itu, seorang pria menanyakan perihal antrean pengambilan bansos yang bisa menggunakan batu dan sandal dengan tarif tertentu.
"Melalui forum ini saya mau meminta izin kepada Ketua sebentar untuk memperdengarkan rekamannya beberapa pungli yang ada di lapangan," ujarnya.
Berikut rekaman percakapan yang diputar oleh Suhud:
"Lu kalau ngantri di mana?" tanya seorang pria dalam rekaman itu.
"Kalau di Koja pakai batu sama sendal," jawab warga yang lain.
"Kalau batu harganya berapa?" tanyanya lagi.
"Paling depan 50-an (Rp 50 ribu), kalau paling belakang Rp 20 ribu," ujarnya.
"Lama-lama jadi pasar batu dah Koja," ucapnya.
Sementara itu, Suhud meminta Heru Budi segera membenahi pembagian subsidi pangan yang diduga pungli di Jakarta.
"Itu pimpinan realitas di lapangan Saya harap Pj Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat," ucap Suhud.
Prasetyo Edi kemudian merespons dugaan pungli yang disampaikan Suhud. Dia meminta untuk segera ditindaklanjuti.
"Mohon Pak Gubernur, mohon ditindaklanjuti. Ini ada yang nggak benar di lapangan mengenai pangan," ucapnya.
(idn/idn)
