.webp)
Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Achmad Santosa mendukung pemerintah dalam mencapai target Indonesia's FoLU Net Sink 2030. Menurutnya, ada 6 elemen penting yang harus diperbaiki dalam tata kelola ekosistem karbon biru (EKB) untuk mencapai program tersebut.
Hal itu disampaikan Santosa dalam gelar wicara bertajuk 'Penguatan Ekosistem Karbon Biru dalam Mencapai FOLU Net Sink 2030' dalam rangkaian Festival LIKE (Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Terbarukan) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Indonesia Arena, Kompleks GBK, Jakarta, Sabtu (16/9/2023).
Santosa mengatakan optimalisasi potensi karbon biru memerlukan dukungan kebijakan yang baik dan terintegrasi. Elemen pertama, kata dia, soal pentingnya kerangka hukum dan kebijakan tentang EKB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kerangka hukum kebijakan ini adalah jawaban terhadap pertanyaan bagaimana kebijakan dan hukum di Indonesia memandang, mengakui, menilai, memberlakukan ekosistem karbon biru termasuk mangrove sebagai modal alam biasa atau modal alam yang kritis," katanya.
Menurutnya pemerintah perlu menetapkan karbon biru sebagai Critical Natural Capital atau modal alami yang penting. Hal tersebut, kata dia, untuk memastikan pembangunan EKB yang berkelanjutan dan terealisasi dengan baik.
Elemen kedua, kata Santosa yakni soal penataan kelembagaan. Dia menilai, undang-undang kelembagaan perlu diperhatikan, terlebih soal kewenangan.
Di mana, kata dia, pengelolaan EKB merupakan kewenangan atau pekerjaan lintas kementerian dan lembaga, serta pemerintah pusat dan daerah. Karena itu menurut Santosa diperlukan adanya clarity rules and function.
"Pada saat clarity rules and function itu tidak ada, selamanya akan tabrakan terus, atau bisa jadi istilahnya silo mentality. Silo mentality itu kalau dibola itu tergocek sendiri, suka banget tergocek sendiri. Dia tau bahwa dia harus koordinasi, tapi tidak dilakukan, dan ini sangat menonjol di Indonesia," ungkapnya.
Elemen ketiga, lanjutnya, yaitu tentang peran serta masyarakat. Dia menyatakan, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting.
"Citizien as a power who influence decision making proses. Jadi itu yang harus kita perjuangkan," imbuhnya.
Keempat, tutur Santosa adalah tentang keamanan. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak masyarakat untuk mengakses, menggunakan dan mengelola lahan dan sumber daya alam selain menjadi sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada karbon biru.
Kemudian, elemen kelima yang perlu diperhatikan yaitu soal pengawasan dan penegakan hukum. Dia menyoroti soal banyaknya masalah perusakan EKB terlebih mangrove yang dilakukan oleh pemerintah sendiri.
"Terus terang saja tim IOJI agak kebingungan membahas masalah penegakan hukum. Karena umumnya perusakan mangrove itu legal semuanya, lalu pelakunya negara lagi. Kan gimana ditegakkan hukumnya, kalau penegak hukumnya tidak independent dan profesional," singgungnya.
"Jadi saya kira pengawasan dan penegakan hukum ini paling tidak, ada undang-undang yang memberikan ketentuan untuk menjatuhkan sanksi, sekalipun sanksinya juga keras ya," lanjutnya.
Sementara elemen terakhir yang menurut Santosa tak kalah penting yaitu soal pendanaan dan pendistribusian untuk keadilan. Menurutnya pendanaan penting untuk melakukan upaya rehabilitasi, konservasi, EKB secara berkelanjutan.
"Berarti skema pendanaan yang telah tersedia perlu dimanfaatkan dan dipastikan manfaatnya untuk keadilan dan mengembangkan blue karbon sebagai penerima manfaat," tuturnya.
Diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam rangka pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GKR) untuk mengendalikan perubahan iklim dengan program Nasional 'Indonesia's FoLU Net Sink 2030'. Kebijakan itu selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, yang sudah mencapai net zero emission sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030.
(eva/eva)
