.webp)
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji menyoroti bentrok yang terjadi antara aparat dan penghuni Pulau Rempang, Batam akibat penolakan pengukuran lahan yang dilakukan oleh BP Batam. Terkait hal ini, Sarmuji memberikan rekomendasi yang sangat prinsip.
"Kejadian ini (bentrok) sudah terjadi maka kami Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah dan warga setempat melakukan rekonsiliasi dan dialog ulang untuk menemukan solusinya," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/9/2023)
Sarmuji menjelaskan hal tersebut juga sudah disampaikan kepada Menteri Investasi/BKPM pada rapat kerja di senayan, Jakarta Pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah kami sampaikan kepada kepada menteri Investari/BKMP Pak Bahlil Lahadalia, beliau mengakui dan menghormati hak alas masyarakat setempat yang sudah ada seperti 16 kampung yang sudah ada jauh sebelumnya. Bahwa beliau juga mengakui hal tersebut jauh-jauh hari sebelum rencana investasi itu masuk," beber anggota DPR Dapil VI Jatim tersebut.
Dalam dialog di salah satu stasiun televisi swasta, Sarmuji yang juga kembali mengingatkan pemerintah untuk tidak memakai prinsip asal cepat dalam merealisasikan investasi, tetapi harus memerhatikan faktor-faktor adat dan budaya lokal.
"Prinsip dalam sisi investasi, penduduk setempat adalah orang yang pertama dan utama dan pertama yang menikmati investasi yang bakal masuk. Kalau prinsip ini didapat maka pendekatannya akan menjadi lebih mudah. bagaimana mendekati, menghargai orang disitu akan lebih tepat. kalau prinsipnya ini tidak dipegang dulu maka kita akan salah pendekatan dan salah metode. Kalau berdasar prinsip penduduk setempat adalah orang pertama yang menikmati investasi berarti menghargai apa kebajikan lokal yang ada di masyarakat setempat. Berdasar prinsip itu pendekatan atau negoisasi akan dilakukan lebih bagus tidak asal cepat segera terwujud, ada dialog yang intensif, kesediaan untuk mendengar apa kemauan penduduk setempat," urai Sarmuji.
Menurut Ketua DPD Golkar Jawa Timur tersebut, pemerintah juga harus memetakan dan mengurai permasalahan yang akan timbul ketika investasi akan masuk ke suatu wilayah. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penolakan oleh warga setempat.
"Kalau ada investasi besar mau masuk, bisa dipastikan akan banyak mengundang kepentingan yang masuk termasuk kepentingan-kepentingan lokal yang juga ikut menumpangi seperti contohnya makelar-makelar yang satu sisi menjadi penjembatan pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya merugikan. Pemerintah harus urai satu persatu. Kalau langkah-lakngkah ini sudah diantisipasi sebelumnya bisa dipastikan investasi akan bisa masuk dengan cara yang smooth (halus)," ungkap sarmuji.
Sarmuji pun memastikan DPR RI akan memberikan penekanan kepada pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi dan dialog ulang dengan masyarakat Pulau Rempang.
"DPR RI siap untuk memberikan penekanan kepada pemerintah tentang faktor-faktor adat dan budaya lokal setempat. Kami paham urusan tanah ini bukan hanya soal dapat ganti atau tidak tetapi juga kepercayaan dan ikatan kepada leluhur dan sebagainya," pungkas Sarmuji
Simak Video 'Cak Imin Setuju dengan Jokowi soal Penanganan Konflik di Rempang':
