Sarmuji Minta Penyelesaian Konflik Pulau Rempang Perhatikan Faktor Kultural

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji menyoroti permasalahan yang sedang terjadi antara aparat dan penghuni Pulau Rempang, Batam. Dia mendorong agar penyelesaian konflik tersebut memperhatikan masyarakat adat dan faktor kultural setempat.

Dia pun meminta Menteri Investasi untuk terjun langsung menyelesaikan konflik pengosongan lahan oleh BP Batam yang bakal menjadi lokasi Rempang Eco City.

"Karena ini sudah terjadi, kami berharap ada proses rekonsiliasi yang tuntas dan komunikasi yang selama ini mungkin agak rumit bisa diurai dengan pak menteri datang ke pulau Rempang. Saya yakin dengan kemampuan komunikasi Pak Menteri, segala keruwetan bisa diatasi. Koordinasi menjadi faktor penting harus dituntaskan. Karena kalau koordinasi kemarin itu tuntas mestinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Sarmuji dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9/2023).

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat kerja bersama Menteri Investasi/BKPM RI di Senayan, Jakarta Pusat.

Pada kesempatan tersebut, Sarmuji meminta Bahlil untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan faktor pemicu konflik.

"Mungkin banyak pemainnya dan mengurai interest lokal itu penting juga untuk dilakukan Pak Menteri. Barangkali bukan hanya persoalan orang lain tidak ingin Indonesia maju atau orang lain tidak ingin Indonesia memiliki hilirisasi yang baik tentang pasir kuarsa, tetapi barangkali ada konflik-konflik kepentingan lokal yang harus diurai oleh Pak menteri sehingga apa yang kemarin terjadi itu bisa diselesaikan dengan baik dan terkomunikasikan dengan baik," katanya.

Sarmuji pun meminta agar akar penyebab dicari hingga tuntas, sehingga diketahui detail mengapa bentrok bisa terjadi.

"Rumah sudah sediakan, tanah sudah juga disediakan, bahkan saya dengar juga uang pengganti sewa sudah disediakan sampai bangunan rumahnya bisa ditempati. Andaikan itu terkomunikasikan dengan baik, mestinya kan tuntas nggak ada persoalan, tapi faktanya kan kejadian itu ada. Kenapa masih ada sebagian masyarakat yang menolak dan penolakannya itu sangat keras," papar Sarmuji

"Apakah itu bagian masyarakat yang tidak terakomodir atau masyarakat yang ingin lebih lagi daripada yang disediakan oleh pemerintah. Atau ada masalah sosial budaya yang harus terpecahkan, barangkali karena ada masyarakat adat yang mungkin saja tereliminasi karena investasi tersebut atau karena ada faktor-faktor kultural yang lain yang harus segera diurai oleh Pak Menteri," pungkasnya.