.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), karena komunikasi pemerintah yang kurang baik. Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menepis hal itu.
"Sebenarnya begini, bukan buruk (komunikasi), bukan," ujar Ansar Ahmad seperti dilansir detikSumut, Rabu (13/9/2023).
Ansar menilai bentrokan yang terjadi lebih karena belum ada formulasi yang pas untuk merelokasi warga. "Tapi kita semua masih meraba-raba dan mencari format yang pas. Angka-angka yang pas, karena BP Batam yang akan membelanjakan uang ini, maka mesti ada referensi hukum untuk itu semua," ungkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ansar menyebutkan, setelah mendapatkan formulasi dan payung hukum untuk merelokasi masyarakat Rempang, Galang, Kota Batam, nantinya sosialisasi akan dilakukan secara masif. Ia berharap pasca-sosialisasi tersebut suasana bisa lebih kondusif.
"Makanya sekarang kita akan lakukan sosialisasi lebih masif. Mudah-mudahan ke depannya lebih kondusif dan tidak terjadi kericuhan seperti lalu," ujarnya.
Jokowi Buka Suara soal Konflik Rempang
Presiden Jokowi sebelumnya sudah buka suara mengenai konflik di Rempang, Batam. Jokowi mengutus Bahlil untuk memberikan penjelasan kepada warga yang memprotes proyek pengembangan Rempang.
"Nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9/2023).
Jokowi menilai konflik di Rempang disebabkan komunikasi yang kurang baik. Jokowi ingin warga diberi solusi.
"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai relokasi warga. Namun, kata Jokowi, kesepakatan itu tidak disampaikan dengan baik.
"Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah," ujar Jokowi.
(knv/idh)
