.webp)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons temuan KPK terkait Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, yang menganggarkan Rp 784 juta untuk perjalanan dinas luar negeri (LN) sebagai bagian program pengentasan masyarakat miskin ekstrem. Tito mengatakan pihaknya sudah memiliki mekanisme untuk mengawasi hal itu melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi peran APIP salah satunya ada hal yang mereka bisa masuk lebih dalam. Yaitu bagaimana untuk melihat perencanaan supaya terjadi efisiensi anggaran," ujar Tito di Kemendagri, Rabu (13/9/2023).
"Itu berarti perencanaannya nggak beres nih," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Tito belum mengetahui lebih lanjut teknis dari anggaran Pemkab Garut tersebut. Dia pun akan memerintahkan perwakilan Kemendagri untuk mengecek temuan KPK tersebut.
"Ini saya nggak ngerti teknisnya seperti apa yang terjadi di Garut. Nanti saya akan minta Pak Irjen untuk turun ke Garut, temuan dari Pak KPK tadi," ungkapnya.
Tito juga menyebut perencanaan yang ada di pemerintah daerah harus terus diawasi. Hal itu agar tidak muncul program yang tidak perlu.
"Tapi ya tadi, dari perencanaan harus kita cek, supaya tidak terjadi program-program yang nggak perlu," tuturnya.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyoroti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, yang disebutnya menganggarkan Rp 784 juta untuk perjalanan dinas luar negeri (LN). Anggaran itu, katanya, disebut sebagai bagian program pengentasan masyarakat miskin ekstrem.
Hal itu disampaikan Pahala Nainggolan dalam acara diskusi berjudul 'Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi' yang disiarkan secara daring, Senin (28/8). Pahala mengatakan data tersebut dapat dilihat di Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang bisa digunakan secara umum.
"Kita nemuin daerah, nih kita sebutlah Kabupaten Garut, Rp 784 juta untuk perjalanan dinas ke luar negeri. Kita sampai nanya, urusannya apa ya, Pak?" kata Pahala.
Pahala mengatakan perjalanan dinas memang wajar. Dia berkelakar biaya itu mungkin digunakan Pemkab Garut untuk studi banding melihat kemiskinan ekstrem di luar negeri.
"Studi banding kali ya atau dia mau lihat beneran miskin ekstrem di luar negeri kayak apa," katanya.
Dia mengatakan Pemkab Garut memiliki anggaran Rp 799 miliar untuk program pemberantasan kemiskinan ekstrem. Namun, di dalamnya, masih ada anggaran untuk honor hingga belanja alat kantor.
"Kita lihat daerahnya, kita cari dan ternyata ketemu bahwa di Kabupaten Garut anggaran kemiskinan ekstremnya udah bener nih Rp 799.305.947.474, persentasenya oke," ujarnya.
Simak Video 'Janji Prabowo Entaskan Kemiskinan di RI: Makan-Susu Gratis untuk Siswa':
