.webp)
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyoroti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, yang disebutnya menganggarkan Rp 784 juta untuk perjalanan dinas luar negeri (LN). Anggaran itu, katanya, disebut sebagai bagian program pengentasan masyarakat miskin ekstrem.
Hal itu disampaikan Pahala Nainggolan dalam acara diskusi berjudul 'Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi' yang disiarkan secara daring, Senin (28/8/2023). Pahala mengatakan data tersebut dapat dilihat di Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang bisa digunakan secara umum.
"Kita nemuin daerah, nih kita sebutlah Kabupaten Garut, Rp 784 juta untuk perjalanan dinas ke luar negeri. Kita sampai nanya, urusannya apa ya, Pak?" kata Pahala.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pahala mengatakan perjalanan dinas memang wajar. Dia berkelakar biaya itu mungkin digunakan Pemkab Garut untuk studi banding melihat kemiskinan ekstrem di luar negeri.
"Studi banding kali ya atau dia mau lihat beneran miskin ekstrem di luar negeri kayak apa," katanya.
Dia mengatakan Pemkab Garut memiliki anggaran Rp 799 miliar untuk program pemberantasan kemiskinan ekstrem. Namun, di dalamnya, masih ada anggaran untuk honor hingga belanja alat kantor.
"Kita lihat daerahnya, kita cari dan ternyata ketemu bahwa di Kabupaten Garut anggaran kemiskinan ekstremnya udah bener nih Rp 799.305.947.474, persentasenya oke," ujarnya.
Seharusnya, kata Pahala, anggaran tersebut difokuskan untuk pemberian bansos. Dia mengatakan anggaran itu lebih baik jika benar-benar untuk warga miskin.
"Kita bilang kan basic-nya dia kasih bansos dong, walaupun dapat dari pusat, tapi memperkuat itu akan lebih baik," ucapnya.
Simak juga 'Situ Bagendit Direvitalisasi':
