.webp)
Panglima TNI Laksmana Yudo Margono menggelar kegiatan Bimtek perihal netralisasi TNI jelang Pemilu 2024. Salah satu langkah yang akan dibuat adalah membuat kanal aduan.
Tujuan dibuatnya kanal aduan untuk mempermudah masyarakat melapor jika menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan anggota TNI terkait keterlibatan dalam pemilu. Kanal aduan ini diharapkan dapat menegaskan netralitas TNI dalam pemilu.
"Untuk hotline (kanal aduan) itu kita buat nanti ya, teknis itu nanti akan kita buat sehingga masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan apabila ada suatu pelanggaran ataupun apapun tentang TNI, sehingga mudah kita tindaklanjuti," kata Yudo di Mabes TNI, Selasa (12/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kita pengennya juga terbuka tentang pemilu netralitas TNI, kalau nanti pengamanan dan sebagainya sudah kita rencanakan juga tadi sudah kita laporkan kepada KPU, kepada Bawaslu juga. Nanti kita tunjuk personel-personel untuk mengamankan calon," tambah Yudo.
Lebih lanjut, Yudo mengatakan bakal mengatur mekanisme pengamanan, termasuk terhadap para ajudan. Semua dilakukan dengan harapan masyarakat yakin bahwa TNI benar-benar bersikap netral.
"Kemudian mekanisme teknisnya bagaimana mengamankan nanti kita atur termasuk ADC (Aide de Camp) Spri (sekretaris pribadi) akan kita atur, pasti akan kita atur. Untuk itu sehingga betul-betul netralitas TNI ini bisa kita menjadi kepercayaan masyarakat bahwa TNI betul-betul netral," ungkap Yudo.
Sebelumnya, Yudo mengingatkan seluruh prajurit untuk kembali menjaga netralitas dalam Pemilu. Ada sejumlah larangan yang disampaikan menjelang digelarnya Pemilu 2024.
"Pada netralitas pemilu, khususnya bagi TNI, saya kira, yang kemarin saya dipasang gambar-gambar sudah jelas tentang netralitas TNI. Itu supaya menjadi pegangan, pedoman semuanya," kata Yudo dalam pengarahan kepada para perwira tinggi (pati) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (12/9/2023).
Gambar-gambar yang dimaksudnya ialah tentang 6 poin implementasi netralitas TNI pada Pemilu 2024. Dua poin awal ialah tidak memihak, memberikan dukungan kepada parpol atau paslon dan tidak memberikan fasilitas, tempat sarpras TNI sebagai sarana kampanye.
Dia mewanti-wanti agar fasilitas TNI tidak sampai disalahgunakan pihak luar sehingga mencoreng netralitas institusi TNI. Yudo mengatakan saat dirinya berdinas di Sorong, pernah ada truk Marinir yang disalahgunakan untuk kepentingan kampanye.
