Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama Wakil Ketua National Committee of The Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) sekaligus Ketua Komite Sentral Partai Zhi Gong China Jiang Zuojun menjajaki kerja sama antara MPR RI dengan CPPCC. Dalam kerja sama tersebut, MPR bakal melakukan studi banding ke CPPCC.
Adapun studi banding tersebut mempelajari perumusan, perealisasian, sekaligus keberhasilan China menjalankan program pembangunan mikro dan makro dengan jangka waktu 5 tahun, 15 tahun, hingga 100 tahun. Hal ini sebagai bahan pertimbangan MPR RI dalam menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang merupakan bintang/pedoman penunjuk arah pembangunan Indonesia. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat menerima Jiang Zuojun di Gedung Nusantara III MPR RI, Jakarta, hari ini.
"Program pembangunan mikro dan makro tersebut merupakan kekuatan Tiongkok bisa menjadi negara besar dunia. Bahkan pada periode tahun 1970an/1980an saja, Tiongkok telah memiliki rencana pembangunan hingga tahun 2050, yakni pada saat usia kemerdekaan Tiongkok memasuki usia ke-100 tahun," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (11/9/2023).
Bamsoet menjelaskan sasaran pembangunan mikro dan makro di China terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama mewujudkan masyarakat China yang sejahtera. Tahap kedua China menjadi negara maju. Tahap ketiga China menjadi negara modern.
Tiga tahap tersebut memakan waktu 100 tahun dari mulai kemerdekaan China pada 1 Oktober 1949 hingga perayaan ulang tahun ke-100 pada 1 Oktober 2050.
"Dalam fifth plenary session of the 19th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) yang ditutup pada 29 Oktober 2020, Tiongkok telah merumuskan Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025) serta Tujuan Jangka Panjang 15 tahun pada 2035. Salah satu tujuan yang akan dicapai pada tahun 2035 tersebut adalah Tiongkok menjadi negara dengan kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia," jelasnya.
Dia menerangkan pola pembangunan China tersebut yang memiliki rencana pembangunan 5 tahun, 15 tahun, hingga 100 tahun, sebetulnya tidak ubahnya seperti Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Soekarno dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana, serta Presiden Soeharto dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sayangnya pola tersebut justru dihapuskan pada saat Indonesia memasuki reformasi.
"Akibatnya, kini kita seperti kehilangan arah pembangunan. Karena itu, tidak salah jika kita belajar dari keberhasilan Tiongkok dengan kembali memiliki rencana pembangunan yang terstruktur, sistematis dan masif. Atas dasar itulah MPR RI kini sedang menyiapkan PPHN sebagai bintang/pedoman penunjuk arah pembangunan bangsa," pungkasnya.
Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Wakil Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok sekaligus Wakil Ketua Komite Sentral Partai Zhi Gong China Xu Xiaolan, Wakil Ketua dan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Zhi Gong China Lu Guoyi, serta Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang. Hadir pula Presiden Yayasan Amal Zhifu Charity Foundation Tang Jiuhong, serta Direktur Kantor Umum Komite Sentral Partai Zhi Gong China Ren Hao.
(prf/ega)