Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof Hikmahanto Juwana menilai pesan yang dibawa DPR RI pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta memiliki urgensi yang cukup tinggi. Sebagai mitra pemerintah, Hikmahanto menjelaskan parlemen memiliki peranan dalam pembentukan kebijakan untuk rakyat sehingga sinergitas kedua lembaga tersebut sangat penting.
"Kerja sama parlemen dengan pemerintah sangat urgen karena sinergitas Parlemen dan Pemerintah sangat penting saat pemerintah mengambil kebijakan," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis, Jumat (8/9/2023).
Hikmahanto mengungkapkan saat pembukaan KTT ke-43 ASEAN, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya sinergi antara parlemen dan pemerintah di kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi situasi dan tantangan global. Menurutnya, pesan yang disampaikan Puan perlu mendapat perhatian mengingat parlemen merupakan perwakilan rakyat.
"Pemerintah tidak bisa mengabaikan parlemen karena parlemen sebagai representasi rakyat perlu dilibatkan," ucapnya.
Dalam perhelatan KTT ke-43 ASEAN, lanjut Hikmahanto, Puan juga menyebut sinergi antara pemerintah dan parlemen merupakan kunci dalam menjawab tantangan global. Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk menghadapi dinamika yang dihadapi kawasan seperti perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan masalah keamanan.
Hikmahanto mengungkapkan momen KTT ke-43 ASEAN dinilai Puan sebagai peluang emas dalam mengukuhkan kembali komitmen negara-negara Asia Tenggara terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian di kawasan.
"Tentunya komitmen yang diingatkan Ketua DPR penting karena tantangan global yang dihadapi akan sedikit banyak memberi dampak pada rakyat negara anggota ASEAN," papar Hikmahanto.
Lebih lanjut, Hikmahanto mengungkapkan kerja sama parlemen dan pemerintah tidak hanya sebatas di tingkat nasional. Melihat dari pengalaman penanganan pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Asia Tenggara, sinergi baik antara parlemen dan pemerintah memungkinkan negara-negara di ASEAN merumuskan respons yang lebih kuat dan efektif.
Rektor Universitas Jenderal A. Yani ini menambahkan, sebagai wakil rakyat, parlemen berperan penting dalam merumuskan kebijakan dan legislasi yang mempengaruhi hubungan luar negeri dan diplomasi suatu negara.
"Sehingga peran parlemen juga termasuk mengevaluasi kebijakan luar negeri dan memastikan bahwa kepentingan nasional dan nilai-nilai kawasan bisa tetap sama-sama dijaga," ungkapnya.
Di samping itu, Hikmahanto juga menyoroti seruan DPR RI untuk seluruh negara ASEAN agar kompak mengimplementasikan Five Point of Consensus (5PC) dalam penanganan krisis di Myanmar. Terlebih parlemen negara Asia Tenggara melalui Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 telah menghasilkan konsensus yang mengeksplorasi mekanisme dan dapat digunakan untuk mengawasi implementasi 5PC yang menjadi pedoman terkait situasi di Myanmar agar kembali aman dan damai.
Pada Sidang Umum AIPA ke-44, parlemen se-Asia Tenggara juga sepakat membentuk komite Ad-Hoc untuk membantu Myanmar mencapai solusi damai dan berkelanjutan. AIPA juga berencana mengirimkan perwakilan berupa task force (satuan tugas) ke Myanmar dalam rangka memantau penyelesaian krisis kemanusiaan dan melihat kondisi masyarakat di sana yang terdampak konflik.
"Langkah yang hendak dilakukan patut diapresiasi di mana dialog dikedepankan," papar Hikmahanto.
Simak Video 'Wapres AS Puji Jokowi dan Gala Dinner KTT ASEAN: Melebihi Hollywood:
(akn/ega)