PT MRT Jakarta membeberkan sejumlah usulan kebijakan yang dinilai dapat mempercepat penerapan budaya transportasi publik sehingga mengurangi kemacetan di jalanan Ibu Kota. Beberapa di antara adalah perluasan ganjil genap hingga penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
"Usulan MRT Jakarta dalam menurunkan kemacetan di Jakarta. Sebenarnya upaya ini sudah kita lakukan sejak lama tetapi akhir-akhir ini kita lihat semakin macet dan juga polusi semain banyak, tetapi kita fokus mengurangi kemacetan," kata Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Muhammad Effendi dalam Sesi Kelas Ke-IV MFP 2023 di Transport Hub, Jalan Blora, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023).
"Kalau memang mau mengurangi kemacaten bukan hanya untuk MRT mereka beralih, tapi ke TJ, dan bisa ke mana-mana," tambah dia.
Berdasarkan pemaparan yang disampaikan Effendi, setidaknya ada tujuh kebijakan yang diusulkan oleh MRT yaitu:
1. Penerapan tarif fleksibel
2. Pembatasan area parkir
3. Reroute bus pengumpan (feeder)
4. Perluasan jalur pedestrian
5. Penerapan ERP
6. Perluasan ganjil genap
7. Penyediaan park and ride.
Lebih lanjut Effendi menjelaskan tarif fleksibel bisa diterapkan di waktu tertentu, seperti misalnya di jam nonsibuk dan layanan pagi pukul 05.00-07.00 dengan tarif berkisar antara Rp 2.000 hingga Rp 14.000. Sementara di jam sibuk, tarif yang berlaku kembali normal mulai dari Rp 3.000-14.000.
Sementara pembatasan area parkir bisa diterapkan bersamaan dengan peningkatan tarif parkir roda dua dan roda empat di Jakarta, khususnya di sekitar pusat perkantoran.
"Selain itu rerouting feeder. Karena ada MRT yang satu garis dengan publik transportasi lainnya. Sehingga pemerintah membayar dua kali subsidi. Dari Blok M sampai Bundaran HI, ngapain. MRT kan nggak bisa belok. Jadi bus TJ harus keluar untuk mencari penumpang dari jalur wilayah lain. Bahkan bisa menyapu penumpang lain di wilayah lain. Kalau mau Jakarta nggak macet harus kritis," jelasnya.
Kemudian jalur pedestrian. Effendi berujar saat ini MRT telah dibantu Pemprov DKI menyediakan jalur pedestrian di sejumlah trotoar sekitar stasiun, tetapi jumlahnya masih kurang. Dia memandang penambahan jalur pedestrian dibutuhkan untuk mempermudah akses penumpang.
Lalu penerapan ERP di ruas jalan utama dalam kota Jakarta, khususnya pada ruas jalan yang menerapkan kebijakan kendaraan ganjil genap. Di sisi lain, perluasan gage selain di 25 ruas jalan existing dipandang perlu. Terakhir, penyediaan park and ride untuk mempermudah transit penumpang yang hendak menuju stasiun.
"Jalur pendestrian, menuju ke stasiun MRT sudah dibantu pemda DKI tapi yang elevated masih kurang. Selain itu ERP sejak 2019 sebenarnya sudah ada, tinggal dijalankan. Ganjil genap diperlebar lagi," ucapnya.
"Kenapa Jakarta macet? Karena antara penambahan jalan dan kendaraan berbanding 400 kali lipat lebih tinggi kendaraan. Kita tambah 1 km, mobil bertambah 400 km," lanjut dia.
Di sisi lain, MRT telah melakukan beragam program untuk meningkatkan jumlah penumpang. Antara lain menyiapkan feeder untuk mempermudah akses first mile atau perjalanan dari tempat asal menuju tempat transit dan last mile atau perjalanan dari tempat transit ke lokasi tujuan. Kemudian mengupayakan kemitraan payment untuk promo cashback tiket, kemitraan event di sekitar stasiun, kemitraan kuliner dengan UMKM, wisata kota dan edukasi, mobility management hingga menyiapkan hunian transit oriented development (TOD) di sekitar stasiun.
Effendi mencontohkan, keberadaan bus feeder yang mengantarkan masyarakat menuju stasiun MRT terdekat bisa meningkatkan ridership MRT.
"Kami masuk Cipete. Kebayoran, itu kan dekat dengan MRT, tapi kalau jalan kaki terasa jauh naik angkot malas, akhirnya naik mobil. Akhirnya kami jemput kan membantu mengurai kemacetan. Tentunya dengan mobil yang layak dan bersih seperti MRT," terangnya.
"Dan membantu mengurangi kemacetan, dan ridership kami terbantu dengan ini sampai 22 persen," tambah dia.
Simak Video 'Jokowi Ungkap Jumlah Penumpang MRT Masih di Bawah Target':
(taa/yld)