Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah komando Menteri Basuki Hadimuljono dalam penanggulangan banjir di kawasan Kudus, Demak, Jepara, dan Pati.
"Saya mengapresiasi gerak cepat Kementerian PUPR, sebab normalisasi (sungai) ini sangat penting agar masa depan produktivitas lahan pertanian di Kudus, Demak, Jepara dan Pati menjadi terjaga," ujar Nusron Wahid dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).
Nusron menjelaskan banyak lahan di wilayah Kudus, Demak, Jepara, dan Pati yang saat ini menjadi lahan mati dan tidak bisa digunakan. "Banyak lahan mati, kalau penghujan banjir dan kalau kemarau kesulitan air, karena tidak ada penampungan air," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah peralihan kepemimpinan nasional pada 2024 nanti, Nusron berharap program infrastruktur penanggulangan banjir maupun kekeringan yang kerap terjadi di Kudus, Demak, Jepara, dan Pati bisa berkesinambungan.
"Kami berharap program ini dapat dituntaskan selama pemerintahan Presiden Jokowi dan dilanjutkan sama Presiden yang akan datang. Meski belum menuntaskan semua persoalan, setidaknya sudah banyak membantu dan mengatasi banjir yang ada di kawasan pertanian dan pemukiman di Kudus, Demak, Jepara, dan Pati," tuturnya.
Di sisi lain, Direktur Sungai dan Pantai sekaligus Ditjen Sumber Daya Air PUPR Bob Arthur Lombogia menjelaskan Kementerian PUPR pada 2023 ini membangun proyek infrastruktur berupa normalisasi sungai dan pembuatan tanggul di Kawasan Sungai Mayong Lamo sepanjang 1,5 km.
Selain itu, dibangun juga penanganan banjir kencing dan drain di Kawasan Tanggul Angin sepanjang 2,5 km dan penanganan banjir sungai di Muara Juana sepanjang 0,5 km.
"Program infrastruktur normalisasi sungai dan tanggul ini untuk mengatasi banjir di kawasan Kudus, Jepara, Demak, dan Pati yang menjadi langganan banjir besar," jelasnya.
Lebih lanjut, Bob Arthur sudah memprogramkan penanganan banjir Sungai Wulan berupa normalisasi atau pembuatan tanggul sepanjang 33 km dan Sungai Juana sepanjang 25 km untuk tahun 2024. Menurutnya, normalisasi atau pembuatan tanggul ini tergantung dengan keadaan situasi topografi tanahnya.
"Kami bekerja mengatasi banjir sesuai dengan sistem sungai yang ada. Sbb penanganan banjir tidak bisa sporadis dan sepotong potong. Harus lengkap dan komprehensif," tuntasnya.
Simak juga 'Menteri LHK: Jokowi Minta Perkantoran Mulai Tanam Pohon Besar';