.webp)
Sejumlah kebijakan kini coba diterapkan dalam mengatasi permasalahan kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Terkini, wacana penerapan ganjil genap (gage) selama 24 jam di ibu kota mencuat.
Usulan itu pertama kali dilontarkan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah. Dia meyakini kebijakan itu bisa menjaga kualitas udara dan mengurangi kemacetan di ibu kota.
"Harapan saya pemda segera untuk mengevaluasi yang sudah dilakukan beberapa hari ini masukan dari saya kalau memang evaluasinya sangat kecil, mengurangi polusi segera dilakukan ganjil genap ini berlaku 24 jam," kata Ida kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wacana ganjil genap 24 jam di Jakarta ini lalu memunculkan respons beragam dari sesama legislator hingga Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Mayoritas mengkritik namun tidak sedikit yang tetap ingin mengkaji usulan tersebut.
Polda Metro Kaji Usulan Gage 24 Jam
Ditlantas Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya tidak ingin gegabah dalam menindaklanjuti usulan gage 24 jam di Jakarta. Polisi menilai perlu ada pengkajian yang dilakukan secara matang.
"Perlu ada pengkajian, perlu ada diskusi," kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Doni Hermawan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (25/8).
Selain dikaji dan dibahas mendalam, Doni menuturkan, usulan tersebut harus diuji coba terlebih dahulu. "Kita uji coba, seperti itu. Jadi tidak serta-merta setiap wacana kemudian diaplikasikan," sambung Doni.
Dinilai Tak Selesaikan Masalah
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta tak setuju dengan wacana penerapan sistem ganjil genap (gage) selama 24 jam. Menurutnya, sistem gage saat ini tak membuat orang pindah ke transportasi umum.
"Tidak setuju, karena tetap tidak menyelesaikan permasalahan juga selama masyarakat tidak berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum," ucap Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, saat dihubungi, Jumat (25/8).
Baginya, seharusnya Pemprov DKI lebih menggiatkan sosialisasi atau cara lain untuk mengajak masyarakat berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Dia pun mempermasalahkan ojek online atau taksi online yang dianggap sudah terlalu banyak di Jakarta.
"Kendaraan online juga harus ditertibkan, karena jumlahnya sangat banyak. Selama ini Pemprov hanya diam di tempat," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
Saran dari Pengamat
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, juga mengkritik wacana gage 24 jam di Jakarta. Dia menyebut sistem ganjil genap yang saat ini tak mengurangi macet dan malah menambah jumlah mobil.
"Nggaklah. Tanya polisi, 'Berapa jumlah pelat nomor ganjil dan genap yang dikeluarkan tiap tahun?' Ketika ketahuan. 'Oh, ternyata tidak pernah berkurang,'" kata Yayat saat dihubungi, Jumat (25/8/2023).
Dia menyarankan sistem ganjil genap saat ini harus dievaluasi. Perbaikan itu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ganjil genap yang saat ini ada dengan kemacetan.
"Harusnya kita evaluasi dulu, ganjil genap yang sekarang, sejauh mana mampu mengurai kemacetan saat jam-jam penerapan ganjil genap. Selama ini, kita buat konsep ganjil genap, uji emisi, pembatasan dengan car free day, tapi tak melihat apa pengaruhnya," katanya.
Ditindaklanjuti Pj Gubernur DKI Jakarta
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan bertemu dengan sejumlah kepala daerah di wilayah penyangga Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang Raya, Bekasi, minggu depan. Pertemuan itu untuk membahas penerapan pembatasan kendaraan dengan skema ganjil genap selama 24 jam di Jakarta dan kota-kota penyangga.
"Iya, sedang kami bahas, (pertemuan) minggu depan," kata Heru Budi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (26/8/2023).
Heru menambahkan, usulan ganjil genap selama 24 jam masih dikaji dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya mengenai jumlah mobil yang dimiliki setiap warga.
"Kami pikirkan dampaknya. Kan tidak semua punya dua atau tiga kendaraan yang nomor ganjil dan genap. Itu nanti kami pikirkan," ujarnya.
