.webp)
Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyinggung soal mafia dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan. Amzulian meminta KPK mengusut dugaan mafia perkara tersebut.
"Saya tidak menggurui di dalam soal isu-isu yang terjadi di peradilan. Tapi saya mengingatkan yang terakhir soal PKPU. Bagaimana kasus-kasus sekarang, atas nama PKPU, ternyata ada mafia di situ," kata Amzulian di Gedung KY, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).
Hal itu disampaikan Amzulian dalam acara penetapan nota kesepahaman terkait pemberantasan korupsi dengan KPK. Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak hadir dalam acara tersebut. Amzulian mengatakan banyak putusan aneh terkait perkara PKPU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimana di situ, silakan KPK dalami, banyak putusan-putusan yang aneh. Mungkin kalau KPK mau dalami mulai dari siapa yang mengusulkan PKPU," jelas Amzulian.
Amzulian tak menjelaskan detail putusan aneh yang dimaksud. Dia mengaku banyak menerima laporan masyarakat terkait kisruh PKPU. Laporan itu telah diterima sejak dia masih menjabat Ketua Ombudsman.
"Baik saya sebagai Ketua Ombudsman dulu maupun sekarang, beberapa orang menemui saya, menceritakan kusutnya mafia PKPU itu," katanya.
Amzulian mendorong KPK mengusut mafia PKPU dalam peradilan di Indonesia. Dia menilai kasus itu menjadi ladang baru penyelidikan dugaan korupsi oleh KPK.
"Ini menurut saya ladang baru bagi KPK untuk mendalami dan kita siap kerja sama untuk isu seperti ini," ujar Amzulian.
KPK Akan Tindaklanjuti
Ketua KPK Firli Baruhi kemudian merespons dugaan mafia PKPU yang disampaikan oleh Ketua KY tersebut. Firli menyebut KPK akan melakukan pendalaman.
"Terakhir tadi info disampaikan Ketua KY terkait dengan ada dugaan mungkin saja menjurus ke tindak pidana korupsi di PKPU, ini info yang sangat baik bagi kami yang tentu akan kita tindaklanjuti," kata Firli.
Firli mengaku pihaknya belum mengetahui detail perkara terkait adanya mafia dalam kasus PKPU. Namun, dia memastikan temuan informasi dari KY ini akan menjadi awal KPK dalam melakukan penelusuran.
"Saya sendiri belum tahu tapi info ini info yang berharga bagi kita dalam rangka bersih-bersih tentang memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan," jelas Firli.
