.webp)
Hal tersebut disampaikan Asep dalam Konferensi Pers Penanganan Polusi Udara yang disiarkan melalui YouTube FMB9ID_IKP pada Kamis (24/8/2023). Asep awalnya menjelaskan jumlah ASN Pemprov DKI hanya sebagian kecil dari total ASN yang ada di DKI Jakarta. Sedangkan saat ini Kementerian dan lembaga pemerintahan di Jakarta belum semuanya menerapkan WFH bagi ASN mereka.
"Memang dengan perbandingan ASN DKI dan kementerian lembaga itu masih sangat kecil. Maka kita tidak bisa dengan pemberlakuan WFH sehari dua hari (lalu) dicek IQAir kok masih tinggi? Karena penyebab emisi bukan karena transportasi saja, ada sektor lainnya, yaitu sektor industri dan transportasi pun masih banyak juga dan yang berkurang mungkin kendaraan Pemda DKI yang tiap hari berkantor, tapi yang kementerian lembaga swasta tidak diberlakukan WFH," kata Asep.
Di samping itu, Asep menilai kebijakan WFH yang diterapkan saat ini berbeda dengan kebijakan WFH yang berlaku saat pandemi COVID-19 menghantam RI. Kala itu, WFH diterapkan untuk membatasi kegiatan masyarakat, bukan untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor di jalanan.
"Kondisi WFH saat ini berbeda dari pandemi. Jadi kondisi WFH lebih mengurangi kendaraan di jalan raya, bukan orangnya uang kita batasi," terangnya.
Asep turut mengajak kementerian maupun lembaga pemerintahan yang ada di Jakarta segera mengikuti langkah Pemprov DKI memberlakukan WFH bagi para ASN. Dengan begitu, pengurangan kendaraan di jalan raya bisa lebih masif lagi.
"Kami sangat mengimbau seluruh kementerian, lembaga, kalau perlu kepada seluruh swasta. Mulai membagi dan mengurangi jumlah pegawainya," ucapnya.
Namun, apabila kebijakan WFH tak bisa diterapkan, Asep tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi umum ketika beraktivitas. Selain itu, dia meminta agar kendaraan bermotor dilakukan uji emisi.
"Jadi walaupun tidak diterapkan WFH kami sangat berharap kepada seluruh lapisan masyarakat menggunakan transport publik. Kendaraannya lakukan uji emisi, gunakan bahan bakar berkualitas baik," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan uji coba kebijakan work from home (WFH) 50% bagi ASN DKI demi menekan polusi udara di Jakarta kemarin. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta yang melaksanakan work from home (WFH) baru sebesar 13 persen.
"Dari jumlah itu kemarin yang melakukan WFH baru 13 persen, sekitar 2.000-an orang," kata Etty saat dihubungi, Selasa (22/8).
Dia pun mengungkapkan bahwa ASN di DKI Jakarta sendiri itu ada sebanyak 51.714 pegawai ditambah dengan PPPK sebanyak 6.395 pegawai.
Sebagai informasi, mengacu pada surat edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono, ASN yang diperbolehkan untuk WFH yang bukan melayani langsung masyarakat. Beberapa di antara yang melayani langsung masyarakat adalah tenaga kesehatan hingga tenaga pengajar.
"Kalau di SE itu yang boleh WFH yang bukan pelayanan langsung. Nah yang bukan pelayanan langsung itu jumlahnya ada 15.335 orang PNS," ucapnya.
Etty membeberkan alasan belum 50 persen ASN di DKI melakukan WFH. Hal itu disebut karena ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum menentukan siapa saja pegawai yang akan menerapkan kerja dari rumah.
Simak Video 'Siasat Pemprov DKI Tangkal Polusi Udara: Tanam Pohon-WFH':
[Gambas:Video 20detik] (taa/knv)
