.webp)
Dinas Perhubungan DKI Jakarta meyakini penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI efektif mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Jakarta. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui hasil pemantauan pada 49 titik kamera analitik Dinas Perhubungan.
"Artinya, pelaksanaan WFH ini cukup efektif ditinjau dari pengurangan traffic pada 49 titik yang kami pantau," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).
Meski begitu, Syafrin memandang kebijakan tersebut tak bisa langsung menurunkan tingkat kemacetan secara drastis, seperti penerapan WFH 100% di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan manusia (PPKM). Bahkan, menurut dia, berdasarkan data dari MenPAN-RB, total jumlah ASN yang ada di Jakarta hanya sekitar 5%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika kita melihat dari populasi jumlah ASN di Jakarta digabung dengan pusat itu total yang beraktivitas dari pegawai atau karyawan itu 5 persen. Ini sudah digabung dengan pusat," jelasnya.
"Sehingga untuk penerapan WFH Jakarta ini juga tentu dampaknya kita tidak 'wah' begitu semua, contohnya pada saat kita menerapkan PPKM di sana ada non-esensial WFH 100 persen yang esensial ada enam bidang itu 50 persen itu penurunan traffic-nya sampai dengan 67 persen," jelasnya.
Di sisi lain, Dishub DKI telah memantau kinerja lalu lintas sejak penerapan WFH kapasitas 50% bagi ASN. Hasilnya, terjadi penurunan volume lalu lintas hingga 4,69 persen di hari kedua penerapan WFH.
"Kita sudah melakukan evaluasi itu volume lalu lintas turun hari Selasa turun 4,6 persen," terangnya.
Sementara di hari pertama penerapan WFH, yakni pada 21 Agustus, Dishub mencatatkan peningkatan lalu lintas sebesar 1,3%. Syafrin mengungkap penyebabnya.
"Kemarin dari hasil evaluasi kami untuk hari Senin, 21 dibandingkan dengan minggu sebelumnya tanggal 14 ada peningkatan traffic 1,3 persen. Itu hari Senin. Tetapi peningkatan traffic ini kenapa? Karena ada kegiatan Istiqlal sehingga ini menggeret orang untuk melakukan perjalanan ke Istiqlal sehingga ada penambahan traffic 1,3," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons kondisi Jakarta yang tetap macet meskipun ketentuan work from home (WFH) 50 persen diterapkan bagi ASN. Heru menyebutkan pergerakan di Jakarta pasti tetap tinggi sekalipun WFH diberlakukan bagi ASN DKI.
"Ya jangan salahkan pemda. Maksudnya bersama-sama. Pemda kan hanya 25 ribu, pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta loh, sehingga harapan saya semua bisa ikut, tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi, diatur sendiri," kata Heru Budi di Bantaran Kali Mookevart, Jakarta Barat, Rabu (23/8).
Heru lantas mengimbau agar sektor swasta turut menerapkan WFH demi mengurangi kemacetan maupun polusi udara di Ibu Kota. Menurutnya, sektor swasta tetap bisa menerapkan WFH sambil memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan baik.
"Kan saya imbau swasta mengatur dirinya sendiri supaya ekonomi tetap tumbuh, juga mengurangi polusi, mengurangi kemacetan," jelasnya.
Heru juga menyoroti rendahnya persentase ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menerapkan WFH. Heru bakal melakukan evaluasi pekan depan.
"Nanti kita evaluasi, nggak papa. Baru empat hari suruh evaluasi. Nanti seminggu, Senin saya evaluasi," tegasnya.
Simak Video: DLH DKI Juga Imbau agar Karyawan Swasta Berlakukan WFH
(taa/idn)
