Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebutkan bahwa masalah pencemaran udara merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, publik perlu dilibatkan agar kebijakan strategis yang dicanangkan dapat terlaksana dengan baik dan berdampak luas.
"Masalah pencemaran udara bukan tugas pemerintah saja, tapi menjadi tugas kita semua. Dalam hal ini bagaimana pelibatan publik, masyarakat untuk bisa secara aktif bersama-sama mengatasi masalah yang ada" kata wanita yang akrab disapa Rerie dalam keterangannya Rabu (23/8/2023).
Menurut Rerie, masalah polusi udara merupakan masalah klasik yang terus dihadapi kota-kota besar di dunia, termasuk Jakarta. Berdasarkan catatan Air Quality Index (AQI), Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia pada angka 156, pada Kamis (10/8/2023).
"Situs pemantau beberapa minggu juga menunjukkan kualitas udara makin bertambah buruk. Akibatnya, gangguan kesehatan sudah mulai
terjadi," imbuh Rerie.
Alih-alih menemukan solusi, Rerie menuturkan bahwa masyarakat malah terbiasa memaklumi karena ragam alasan yakni memasuki musim kemarau, terbatasnya ruang hijau, perkembangan industri, dan pembangunan infrastruktur. Alasan-alasan tersebut kerap meniadakan pertimbangan akan pentingnya reboisasi
.
Tanpa sadar, masyarakat berhadapan dengan masalah yang selalu sama, tanpa solusi pasti. Rerie pun mempertanyakan bagaimana monitoring, evaluasi, dan kebijakan strategis untuk mengatasi masalah yang terjadi hampir terjadi tiap tahun ini.
Menurut Legislator dari Dapil Jawa Tengah II (Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak) itu, diperlukan sinergi yang kuat antar lembaga, organisasi, dan masyarakat terkait dalam mewujudkan kualitas udara yang baik.
"Marilah kita mengedepankan kehidupan publik dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi. Kita berharap sinergi antara lembaga dan organisasi terkait, termasuk masyarakat dapat terwujud menuju Indonesia sehat. Marilah kita mulai dari Jakarta," tukas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Erni Pelita Fitratunnisa, mengatakan Pemprov DKI Jakarta kini mempunyai lima Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU), baik fix station dan mobile station.
Masyarakat dapat melihat pantauan kualitas udara di Jakarta melalui aplikasi JAKI. Erni menjelaskan, memburuknya kualitas udara di Jakarta disebabkan banyak faktor seperti kondisi cuaca, arah angin, hingga suhu.
"Memasuki Mei hingga Agustus kualitas udara memburuk di mana konsentrasi polutan udara meningkat. Kondisi akan membaik saat musin hujan pada September hingga Desember," ujarnya.
Simak Video 'KLHK Ungkap Biang Kerok Polusi Udara di Jabodetabek':
(prf/ega)