Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya Bakar mengatakan akan mengadakan hujan buatan dalam waktu dekat ini. Langkah yang diambil ini dalam rangka mengurangi polusi udara di Jakarta.
"Kita lakukan hujan buatan di lokal sehingga dia udaranya jadi dibersihkan. Kita sudah minta hari ini atau besok itu sudah dilakukan, harus sudah ada hujan buatan, sedikit membersihkan," ujar Siti kepada wartawan di KLHK, Jakarta Pusat Senin (21/8/2023).
Menurutnya, bentuk geografis Jakarta memang mempersulit sirkulasi udara. Sebab, Jakarta dikelilingi oleh perbukitan sehingga udara yang sudah tercemar di Jakarta akan terperangkap.
"Secara teori, itu ketika ada polusi dari bawah datang ke atas, itu bergeraknya tidak mudah karena dia kehambat oleh tekanan angin-angin dan lain-lain yang dari perbukitannya. Kadang-kadang karena hambatan itu, hujannya nggak nyampai jatuh di Jakarta, jatuhnya dah keburu jatuh di laut," ujar Siti Nurbaya.
"Apalagi di Jakarta banyak gedung tingginya. Di daerah yang gedung tinggi, kan ada yang tinggi, ada yang rendah jadi sirkulasi udaranya itu terganggu yang disebut street canyon. Nah, di situ juga berarti udaranya susah untuk dibersihkan atau untuk bergerak rapi," imbuh Siti Nurbaya.
Diketahui polusi udara yang menyelimuti wilayah Jabodetabek mendorong Pemprov DKI Jakarta merencanakan aturan work from home (WFH) bagi ASN. Rencana ini pun meluas hingga mendorong Pemprov Jabar merencanakan hal serupa demi menekan polusi.
Sebagaimana diketahui, beberapa minggu belakangan ini langit biru DKI Jakarta dan sekitarnya tak sebiru biasanya. Langit biru itu tertutup oleh pekatnya kabut polusi.
Hal inilah yang mendorong Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membahasnya dengan Pemprov DKI. Edi Marsudi membahas langkah penanganan polusi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Kami sebagai DPRD akan bicara dengan Pak Gubernur untuk mengambil langkah dan sikap," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (16/8).
Dia mengatakan DPRD DKI sudah punya sikap soal penanganan polusi udara. Dari sinilah tercetus usulan penerapan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) 50 persen bagi ASN Pemprov DKI.
"Kalau memang mereka tidak mau mengambil langkah dan sikap, kami (DPRD) mengambil sikap. Saya akan me-WFH-kan teman-teman karyawan, salah satu sikap kita lakukan 50 persen untuk ASN Pemprov DKI antara tanggal, jadi setelah saya bicara dengan Pak Gubernur, dari tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober itu ada WFH 50 persen," ujarnya.
Simak juga 'KLHK Ungkap Hujan Paling Efektif Bilas Polusi Udara di Jakarta':
(aud/aud)