.webp)
Di sisi lain, Puan mengingatkan pentingnya Indonesia bersiap menghadapi berbagai tantangan. Termasuk tantangan global seperti geopolitik, geo-ekonomi, disrupsi teknologi dan informasi, serta globalisasi nilai budaya. Sementara tantangan dari dalam negeri di antaranya pemerataan pembangunan, produktivitas, hilirisasi industri, pengelolaan sumber daya alam, kerentanan pangan, energi, kemiskinan ekstrim, pengangguran, bencana iklim, dan degradasi lingkungan, serta berkembangnya ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila sebagai jati diri bangsa.
"Maka ajakan Puan agar semua elemen bangsa bersatu bergotong royong bersama menyelesaikan tantangan-tantangan itu harus bisa dijadikan sebagai panduan yang positif," ujar Ari.
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama tersebut juga mengapresiasi capaian DPR dari sisi legislasi. Ari berharap capaian yang sudah cukup baik tidak menyurutkan DPR untuk melakukan tugas pengawasan terhadap Pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"DPR tidak boleh kendor dalam mengkoreksi tugas-tugas eksekutif," tegasnya.
Seperti diketahui, DPR telah mengesahkan sebanyak 64 UU sejak awal periode tahun 2019. DPR bersama Pemerintah dan DPD RI juga tengah meneruskan pembahasan 13 Rancangan Undang Undang yang saat ini masih berada pada Pembicaraan Tingkat I dan RUU lainnya yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023. Sebelumnya, Puan berbicara soal berbagai permasalahan, di antaranya dampak El Nino terhadap ketahanan pangan hingga utang BUMN. Selain itu, upaya transisi energi juga dicermati DPR RI.
"Mencermati permasalahan dampak utang sejumlah BUMN, menyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual, mencermati proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan," ungkap Puan saat menyampaikan pidato di hadapan Presiden Jokowi, Rabu (16/8).
Puan Maharani juga menyoroti soal fenomena kejahatan perbankan yang mengancam data pribadi hingga upaya pendampingan UMKM. Ia juga mengingatkan soal efektivitas belanja negara Pemerintah
"Sejak tahun 2019, Pemerintah selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas. Belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya," ujar Puan.
Puan berharap bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan kualitasnya. Ia mengingatkan pentingnya memastikan bahwa dana yang telah dialokasikan benar-benar sampai ke rakyat.
(akd/ega)
