.webp)
PKS sedikit mengkritik soal kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta selama KTT ASEAN. Menurut PKS, WFH hanya menangani masalah macet, tidak masalah polusi udara.
"Kalau sekadar untuk mengurangi macet saja, saya setuju," kata anggota DPRD DKI dari PKS, Abdul Aziz, saat dihubungi, Sabtu (19/8/2023).
Jika WFH disebut mengatasi masalah polusi, Aziz tak setuju. Menurutnya, masalah polusi di Jakarta bukan karena macet.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kurang setuju, karena penanganan polusi Jakarta tidak dapat diatasi hanya dengan WFH, Pemda harus menyusun langkah-langkah terpadu, berkelanjutan dan harus berdasarkan kajian yang melibatkan akademisi yang bersifat komprehensif," ucapnya.
Aziz menilai masalah polusi di Jakarta harus diselesaikan bersama-sama dengan daerah penyangga. Jadi, ada penanganan terpadu untuk mengatasi masalah polusi.
"Karena polusi Jakarta harus dikerjasamakan dengan daerah-daerah sekeliling Jakarta, seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang," katanya.
"Solusi tersebut juga harus memiliki target-target yang jelas. Polusi terbesar DKI dari industri dan kendaraan, karena itu WFH saja tak akan berpengaruh banyak," katanya.
ASN DKI WFH 75% Saat KTT ASEAN
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menaikkan persentase aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama gelaran KTT ASEAN bulan depan. Tujuannya, supaya Jakarta tidak macet.
"Selama periode 4 sampai 7 September di sekitar venue Jakarta Selatan, Gambir, dan Gelora Bung Karno, akan diberlakukan bekerja dari rumah maupun bersekolah dari rumah. Bahkan untuk ASN akan kita tingkatkan sampai 75 persen," kata Heru di tengah kegiatan penanaman pohon di kolong Tol Becakayu, Duren Sawit, Jakarta Timur, dilansir Antara, Sabtu (19/8/2023).
Heru menjelaskan uji coba WFH terhadap ASN dilakukan selama tiga bulan, mulai 21 Agustus sampai 21 Oktober, dengan skema 50 persen WFH dan 50 persen bekerja secara fisik.
ASN yang dikecualikan dari kebijakan WFH adalah yang bersinggungan dengan layanan publik, seperti pegawai di rumah sakit dan sekolah.
Kemudian, kebijakan WFH akan ditingkatkan dari 50 persen menjadi 75 persen terhadap ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat KTT ASEAN berlangsung pada 4-7 September.
Menurut Heru, selain untuk menekan polusi udara, kebijakan WFH diterapkan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, khususnya saat KTT ASEAN dilaksanakan.
Simak Video 'Heru Budi Ungkap Uji Coba 50% ASN WFH Diterapkan Mulai 21 Agustus':
