Jakarta -
Polusi udara menjadi permasalahan cukup serius di Jabodetabek. Pemerintah menyiapkan sejumlah jurus untuk melawan polusi udara tersebut.
Dirangkum detikcom, Jumat (18/8/2023), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengumpulkan Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto di kantor Kemenko Marves. Tujuannya untuk upaya menangani polusi udara di Jabodetabek.
Seusai rapat, Luhut menjabarkan sederet jurus pemerintah untuk menekan polusi udara di Jabodetabek. Berikut ini daftarnya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Modifikasi Cuaca
Luhut awalnya menyinggung data WHO yang menyebutkan 6,7 juta kematian prematur setiap tahun diakibatkan oleh polusi udara. Dia mengatakan polutan Pm 2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer menjadi penyebab salah satu dari 10 penyakit besar yang dibiayai JKN dan menghabiskan anggaran negara Rp 10 triliun.
"Dampak polusi udara memang jarang dirasakan secara langsung, namun dampak buruknya akan secara jangka panjang menyebabkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat, kualitas hidup, hingga meningkatkan beban kas negara," ucap Luhut.
Usai ratas bersama Presiden Jokowi, Luhut mengatakan perlu ditangani serius soal peningkatan polusi udara di Jabodetabek. Langkah awal yang dilakukan yakni modifikasi cuaca.
"Kita perlu bekerja mulai dari sektor hulu hingga hilir untuk mencapai solusi yang holistik. Untuk langkah awal yang cepat, kami akan melakukan modifikasi cuaca untuk membasahi dan mengurangi polutan udara," terangnya.
PLTU Batu Bara Dikurangi
Luhut mengatakan akan mengurangi jumlah PLTU batu bara untuk pengendalian emisi. Adapun pemerintah bakal mewajibkan industri menggunakan 'scrubber'.
"Sebagai upaya pengendalian emisi, kami akan mewajibkan industri untuk menggunakan 'scrubber' dan mengurangi jumlah PLTU batu bara. Perluasan dan pengetatan uji emisi kendaraan untuk beroperasi di jalan akan segera diterapkan dalam waktu dekat," ucap Luhut.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
Dorong Transportasi Publik-Kendaraan Listrik
Luhut mengatakan penggunaan transportasi publik terus didorong dan kapasitas transportasi publik di jam sibuk perlu ditingkatkan.
Selain itu, tambah Luhur, dilakukan kajian memberi insentif lebih ke para pengguna transportasi umum agar termotivasi beralih dari kendaraan pribadi.
Dia juga mendorong percepatan elektrifikasi kendaraan dan pengawasan yang komprehensif. Luhut mengatakan setiap kebijakan harus diawasi dan dibutuhkan partisipasi masyarakat.
"Kita tidak boleh membuat kebijakan tanpa mengawasi penerapannya. Di sinilah partisipasi aktif masyarakat terus dibutuhkan," kata Luhut.
Pembagian Jam Kerja
Pemerintah juga mengkaji opsi pembagian kerja sebagai upaya mengatasi polusi udara. Luhut mengatakan pembagian kerja akan mengurangi kemacetan yang berdampak pada tingkat polutan.
"Regulasi pembagian jam kerja juga akan kami sampaikan kepada seluruh perusahaan agar dapat mengurangi tingkat kemacetan yang menyebabkan peningkatan polutan di jalan," jelas Luhut.
Penerapan WFH ASN di Jabodebek
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono memastikan uji coba bekerja dari rumah atau work from home (WFH) kapasitas 50% bagi ASN di lingkungan kerja Pemprov DKI dimulai pada 21 Agustus mendatang. Nantinya, WFH akan diterapkan kepada ASN yang tak langsung bersentuhan dengan masyarakat.
"Kemarin saya minta Pak Sekda, ya mungkin tanggal 21 Agustus, khusus pegawai yang tidak bersentuhan langsung kita coba, pertama untuk bisa memberikan kenyamanan KTT ASEAN," ujar Heru Budi di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/8).
Heru mengakui awalnya, WFH diusulkan dimulai pada akhir September mendatang. Namun pihaknya memutuskan mempercepat penyelenggaraan WFH bagi ASN DKI.
"Ya rencana mungkin 1-2 bulan. Rencana (sampai) 2 bulan," kata dia.
"Ya sampai akhir lah, kita coba. Kemarin itu usulannya sampai akhir September ya," sambungnya.
Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) termasuk wilayah terdampak polusi. Demi menekan polusi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) pun bakal mengumpulkan sejumlah kepala daerah untuk memperkuat penerapan WFH bagi ASN.
"Pengurangan mobilitas itu pakai work from home harus digalakkan. Pemprov Jabar sudah melakukan, dimulai dari PNS, Bodetabek, maka saya akan rapat dengan wali kota untuk kuatkan sektor PNS dan swasta lakukan pembatasan kerja ke kantor atau lakukan inovasi-inovasi lainnya," kata Ridwan setelah mengikuti rapat di kantor Kemenko Marves, Jumat (18/8).
Pria yang kerap disapa Kang Emil itu menuturkan, saat ini kebijakan WFH baru diterapkan bagi para ASN tingkat Provinsi Jawa Barat. Ketentuannya adalah tiga hari WFH dan tiga hari bekerja di kantor (WFO).
Karena itu, Kang Emil berharap kebijakan serupa turut diterapkan di wilayah kota dan kabupaten lainnya di Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek). Nantinya pihaknya bakal melakukan kajian lanjutan membahas opsi WFH bersama kepala daerah terkait.
"Poinnya, kami sudah melakukan (tingkat provinsi) cuma belum ke kota dan kabupaten, baru PNS saya, itu sudah dua bulan permanen. Khusus karena Jabodetabek sumbang pergerakan, ke Jakarta, kita akan perkuat. Minggu ini untuk dikaji," ucapnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
