Dukung Kebijakan Hilirisasi Nikel, PPP: Pemerintah Sudah On Track

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PPP Anwar Idris mendukung pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi meskipun tengah digugat oleh Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pasalnya, hilirisasi SDA merupakan bagian dari amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk mendorong kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah sudah on the track. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam sumber daya alam khususnya cadangan mineral seperti nikel dan kobalt yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan baterai untuk kendaraan listrik yang ramah lingkungan," jelas Anwar dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/8/2023)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo (16/8/2023) menegaskan pentingnya memperluas kebijakan hilirisasi SDA hingga komoditas non mineral.

Anwar mengatakan, Jokowi menilai hilirisasi terasa pahit hanya untuk jangka pendek. Namun pada akhirnya atau jangka panjang kebijakan tersebut bisa berbuah manis bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

"Presiden Jokowi juga mempertegas komitmennya pada saat membacakan pidato nota keuangan dan menyerahkan RUU APBN 2024 di Gedung DPR, pada Rabu 16 Agustus 2023 yang lalu. Hilirisasi sumber daya alam ditempatkan sebagai bagian penting transformasi ekonomi," jelas Anwar.

Oleh karenanya, PPP mendukung kebijakan pemerintah yang telah menghentikan ekspor bijih nikel ke UE sejak 2020 hingga sekarang. Menurutnya, larangan tersebut seketika meningkatkan nilai ekspor komoditas itu.

Secara angka, ia menjelaskan, pada 2022 ekspor produk turunan nikel mencapai US$ 33,8 miliar naik 40 persen dibanding tahun 2021. Kebijakan tersebut sangat dengan mempertimbangkan bahwa nilai ekspor akan lebih menguntungkan apabila bijih nikel diubah menjadi komoditas yang lebih bernilai.

Dihentikannya ekspor bijih nikel akan dibangun industri-industri pengolahan bijih nikel menjadi komoditas bernilai tinggi misalkan feronikel yang nilai tambahnya 14 kali dari bijih nikel atau billet stainless steel yang nilai tambahnya 19 kali.

"PPP menilai bahwa dengan hilirisasi SDA khususnya nikel, pemerintah sejatinya juga dapat mengintegrasikan hulu dan hilir nikel. PPP menyayangkan apabila bijih nikel hanya mampu diolah di dalam negeri menjadi bentuk setengah jadi seperti feronikel dan nikel pig iron. Kemudian, produk tersebut langsung diekspor ke negara tujuan," tutupnya.