.webp)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait permasalahan polusi udara di Jabodetabek. Pria yang kerap disapa Kang Emil itu membeberkan hasil pembahasan rapat, salah satunya pemerintah bakal mengevaluasi keberadaan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU.
"Jadi dipimpin Pak Menko menerjemahkan arahan Presiden di Istana. Akhir bulan kita akan melaporkan hasil rencana aksi. Rencana aksi ini ada 10-12 multidimensi kementerian/lembaga dan tiga pemprov bergerak bersama-sama di Jabodetabek, salah satunya evaluasi PLTU," kata Kang Emil di kantor Kemenko Marves, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).
Selain Kang Emil, rapat dihadiri oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono serta Pj Gubernur Banten Al Muktabar beserta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kang Emil mengatakan saat ini isu keberadaan PLTU sebagai biang kerok polusi udara kerap menjadi pembahasan publik. Karena itulah, pemerintah memandang perlu adanya kajian ilmiah yang terukur untuk menelusuri kebenarannya. Dia juga meminta agar masyarakat tak langsung percaya terhadap hasil pengukuran yang beredar di publik.
"Apa dampaknya, dan harus secara ilmiah, ukuran yang sering dikutip media itu tidak semuanya terakreditasi, cuma bikin heboh, karena dikutip seakan-akan ilmiah. Itu alatnya sendiri alatnya harus disetujui LHK. Saya mohon media jangan dikit-dikit ngutip grafis dari tempat-tempat yang sebenarnya belum tentu benar. Karena teknik mengukurnya itu sangat sensitif," terangnya.
Kang Emil kemudian membeberkan hasil kajian mengenai sumber polutan yang telah dikumpulkan pemerintah. Hasilnya, konsentrasi partikel polusi PM2,5 tertinggi 75 persen masih berasal dari kendaraan bermotor. Sementara itu, dari PLTU hanya berkisar 25 persen.
"Kedua, evaluasi dari jumlah kendaraan karena hasil kajiannya PM2,5 zat paling berbahaya 75 persen dari kendaraan. Sementara itu, wacana di masyarakat kan nyalahin PLTU ya, sementara (PLTU) itu cuma 25 persen dari kajian yang ada," terangnya.
Atas hal ini, pemerintah bakal mengevaluasi jumlah kendaraan bermotor yang beredar di wilayah Jabodetabek. Selain itu, pihaknya bakal menerapkan sejumlah kebijakan pengurangan mobilitas melalui work from home hingga pemberian insentif kendaraan listrik.
"Kemudian penguatan kendaraan listrik, ada wacana insentif dari Rp 7 juta ke Rp 10 juta, untuk motor listrik konversi, mempermudah urusan. Kemudian meminta industri dan mal, kan suka dilihat bikin listrik sendiri pakai genset, karena harga lebih murah. Kita meminta PLN untuk mendiskon agar listrik bisa diserfikasi PLN," ucapnya.
Selain itu, pemerintah berencana melakukan rekayasa cuaca untuk menangani polusi udara. Kang Emil menerangkan saat ini kondisi angin bergerak ke arah timur tidak seperti grafis yang beredar di masyarakat.
"Kemudian ada rekayasa cuaca juga dilakukan, dan tidak betul ya arah dari Banten grafisnya, itu simulasi bukan berita benar, angin sampai Oktober itu ke timur, bukan barat, sementara yang heboh ramai di situ kan ada grafis kalau di situ simulasi saja," tegasnya.
RK juga memandang penanganan polusi udara tak bisa dilakukan secara sederhana dengan cara memindahkan kawasan industri ke area lain. Sebagai solusi, pemerintah meminta agar industri menutup cerobong asap dengan alat peredam partikel polutan.
"Nggak bisa sesederhana itu, karena nyangkut urusan pekerjaan, solusinya nggak mindahin industri semata, karena sekarang ada teknologi, cerobong itu dikasih peredam yang membuat partikelnya itu tidak ke udara dan jadi cairan yang bisa dikonversi," terangnya.
"Ada teknologi scrubber namanya itu, untuk tutupi cerobong asap, termasuk knalpot motor. Jadi jangka pendek scrubber jadi solusi, minimal sekian persen yang tadinya asap langsung ke atas akan diredam jadi cairan," tambah dia.
Simak Video: Raut Sedih Jokowi Atas Polusi Budaya, Meski Tak Masalah Diejek Tolol
