.webp)
Jokowi sempat menyinggung soal semakin pudarnya budaya santun dan budaya budi pekerti luhur dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Rabu (16/8/2023). Ketua Kelompok DPD di MPR M. Syukur menilai apa yang disampaikan oleh Jokowi sebenarnya memberikan pesan atas fenomena perilaku elite yang akhir-akhir ini tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.
Menanggapi penyampaian Pidato Presiden Jokowi tersebut, Syukur menilai hal itu mesti menjadi bahan evaluasi bagi semua lapisan masyarakat.
"Saya kira ini merupakan kritik bagi kita semua sebagai elite politik, kelompok intelektual, akademisi, tokoh publik yang menjadi teladan masyarakat untuk selalu menjaga etika dan kesantunan dalam menyampaikan pendapat meskipun itu berbeda," kata Syukur dalam keterangannya, Kamis (17/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Syukur, elite politik harus mencontoh para pendiri bangsa ini, meskipun mereka berbeda pendapat ataupun pandangan soal pilihan politik namun mereka masih bisa saling menghargai dan menghormati.
"Kita bisa mengambil keteladanan dari Pak Natsir Ketua Partai Masyumi dengan Pak Kasimo pendiri Partai Katolik meskipun mereka berlawanan secara politik tetapi mereka masih bisa menjaga silaturahmi. Ini adalah contoh yang baik yang bisa ditiru oleh kita dan masyarakat dibawah," ungkap Syukur
Syukur yang juga anggota DPD RI dari Provinsi Jambi menambahkan degradasi etika dan kesantunan dalam berekspresi dan berpendapat sangat berbahaya jika dibiarkan, apalagi menjelang kontestasi pemilu. Sebab, dampaknya bisa mengancam kohesi sosial dan mengoyak-ngoyak persatuan antar anak bangsa. Oleh sebab itu, kata dia, elite politik dan kaum intelektual perlu menjadi contoh keteladanan melalui sikap, perilaku, dan perbuatan sehari-hari.
"Apalagi dengan adanya media sosial baik seperti facebook, IG, Youtube, TikTok bisa diisi dengan pesan dan kampanye positif, pendapat atau kritik konstruktif, sehingga media sosial tidak dipenuhi oleh berita-berita bohong, hujatan, dan hinaan dengan menyerang sana sini tanpa beradab," terang Syukur.
Untuk meneguhkan kembali jati diri bangsa yang mulai terkikis di era digital ini, menurut Syukur perlu ada revitalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila agar masyarakat tidak salah arah dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dia menjabarkan data survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tahun 2022 menyebutkan hanya 64, 4 persen masyarakat yang hafal isi Pancasila. Hal tersebut, kata Syukur, menunjukan tingkat pemahaman dan ingatan masyarakat akan ajaran-ajaran Pancasila dalam lima sila masih perlu ditingkatkan dan dikuatkan lagi.
"Ini menjadi pekerjaan kita bersama terutama elit politik untuk terus melakukan sosialisasi dan internalisasi di masyarakat untuk mengenalkan isi ajaran Pancasila agar bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Syukur
(anl/ega)
