.webp)
Sidang Umum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 menghasilkan 30 resolusi yang disepakati anggota AIPA. Salah satunya, akan membentuk tim monitoring untuk memonitor upaya perdamaian konflik di Myanmar.
"Soal Myanmar kita akan membentuk satu badan atau satu komite, mungkin komite ad-hoc untuk memonitor pelaksanaan five point consensus dari sisi Parlemen," kata Ketua Komite Politik AIPA Fadli Zon dalam keterangannya, Sabtu (12/8/2023).
Fadli Zon mengatakan tim itu akan membantu memantau pelaksanaan Konsensus 5 Poin penyelesaian konflik di Myanmar yang telah disepakati negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, Komite Politik AIPA juga akan mengunjungi Myanmar untuk melihat langsung kondisi masyarakat di sana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin juga nantinya kita bisa berkunjung ke sana untuk melihat langsung apa yang terjadi disana. Semacam special envoy (utusan khusus) dari Parlemen," paparnya.
Dia menuturkan rencana utusan khusus tersebut, seperti Task Force yang dikirimkan Inter-Parliamentary Union (IPU) terkait konflik Rusia-Ukraina. Pembentukan task force itu disepakati saat Sidang Umum IPU ke-144.
Forum parlemen itu mengirim perwakilan ke Rusia dan Ukraina guna memantau kondisi masyarakat di sana yang terdampak perang. Fadli Zon menjadi perwakilan dari parlemen Asia Pasifik dalam Task Force IPU yang mengunjungi Rusia dan Ukraina.
"Saya bagian 1 dari 8 orang yang ke sana. Setiap wilayah geopolitik ada satu perwakilan, saya mewakili Asia Pasifik. Ada 8 orang seluruh dunia kita datang juga ke Kiev dan juga ke Moskow," jelas dia.
Namun, kata dia, keputusan pengiriman utusan khusus dari AIPA ke Myanmar belum resmi. Hal itu lantaran masih ada perdebatan di antara anggota parlemen AIPA.
"Melalui proses perdebatan yang cukup panjang. Nanti dari hasil resolusi ini kita terjemakan realisasinya, bentuknya sepeti apa. Nanti akan dibahas lagi, kita harapkan tidak terlalu lama lagi. Kita akan mencoba menjemput bola," ungkap Legislator dari Dapil Jawa Barat V itu.
Dia pun berharap AIPA akan menyepakati pengiriman utusan khusus ini. Menurutnya, dmengirimkan utusan khusus, AIPA dinilai dapat lebih berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Myanmar.
"Kita berharap demikian, tapi belum sebuah keputusan. Tapi ini adalah satu langkah kita membuka diri untuk membentuk suatu macam komite Ad-hoc untuk parliamentary visit ke sana," ujar dia.
Waketum Partai Gerindra itu menuturkan selain membentuk tim khusus, Komisi Politik AIPA pun akan terlibat dengan negara-negara observer yang hadir dalam Sidang Umum Forum Parlemen ASEAN untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan multilateral bagi rakyat Myanmar.
Lebih lanjut, kata dia, pihaknya juga menekankan pentingnya tindakan kolektif dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif untuk mendukung upaya menuju perdamaian di Myanmar. Fadli pun optimis gagasan tersebut akan berperan besar dalam membantu krisis kemanusiaan di Myanmar.
"Nanti akan dibahas lagi terkait utusan khusus itu, kita harapkan tidak terlalu lama lagi. Kita akan mencoba menjemput bola," tuturnya.
Diketahui, penutupan Sidang Umum AIPA ke-44 digelar Rabu (9/8). Sidang Umum AIPA Ke-44 ialah salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA pada 2023. Event parlemen se-Asia Tenggara itu diikuti kurang lebih 600 orang.
