DPRD DKI Jakarta mencecar Pemprov DKI soal alasan proyek intermediate treatment facility (ITF) Sunter batal digarap. DPRD memandang proyek tersebut memiliki dasar hukum jelas yang tak boleh dibatalkan secara sepihak.
Rapat diikuti oleh anggota Komisi B dan Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama unsur eksekutif. Antara Lain Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryanti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto, perwakilan JakPro, hingga PT Jakarta Solusi Lestari (JSL) selaku anak usaha JakPro yang ditugaskan membangun ITF Sunter.
Salah satu anggota DPRD DKI Jakarta dari F-Gerindra, S Andyka, menyoroti kerugian yang telanjur dialami JakPro akibat pembatalan pembangunan ITF di sejumlah lokasi. Andyka pun mempertanyakan siapa pihak yang mesti bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.
Pasalnya, dalam pemaparan yang disampaikan eksekutif dalam rapat hari ini, kerugian bagi JakPro untuk ITF Sunter mencapai Rp 190,1 miliar. Sementara untuk ITF Barat sebesar Rp 45 miliar.
"Untuk JakPro apakah sudah dipertimbangkan, sudah dilakukan kajian dengan tiga kerugian apabila ITF tidak berjalan Tadi kerugian finance kurang lebih Rp 200 sekian miliar yang udah dikeluarkan. Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ini?," kata Andyka dalam forum rapat.
"Belum lagi dari sisi hukum, belum lagi dilihat dari komite JakPro sendiri di mata pengikut lelang dan sebagainya. Apakah tidak memikirkan tiba-tiba mengeluarkan statement dibatalkan dan sebagainya? berangkat dari kondisi existing," imbuh dia.
Andyka lantas meminta Pemprov DKI kembali mempertimbangkan soal pembatalan proyek ITF dengan kondisi existing TPST Bantargebang yang overload. Menurutnya, pembangunan ITF mestinya tetap bergulir bersamaan dengan proyek RDF.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Tonton Video: Intip Lokasi ITF Sunter yang Bakal Dijadikan Parkiran JIS
(taa/aud)