.webp)
Nantinya RDF bisa digunakan menangani sampah yang ada di dalam TPST Bantargebang. Sementara ITF untuk menangani sampah yang berasal dari perkotaan.
"Kami melihat RDF tidak bisa masuk di perkotaan. Kalau RDF bisa mengolah, dia butuh lahan dan sisa limbah besar. Makanya duduk bersama lah. Sampah kawasan oleh ITF, kemudian sampah di TPST silakan Bapak kerjakan dengan RDF," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan Bapak masuk-masuk. Bapak coba keliling ke seluruh dunia, RDF ada di tengah kota mana? Apakah ada yang bisa menyelesaikan persoalan sampah yang besar?" lanjut dia.
Andyka menilai pembatalan proyek ITF melanggar regulasi yang telah disepakati. Politikus Gerindra itu lantas mengusulkan hak angket untuk menyelidiki penyebab pembatalan ITF.
"Jadi Perda induk yang kita sepakati bersama di akhir tahun 2022 lalu yang sekonyong-konyong dibatalkan, ini melanggar regulasi. Nggak bisa dibatalkan gitu tanpa libatkan legislatif. Perda induk ada PMD sekian, kalau nggak punya uang, bilang. Kalau 516 cuman kosongan saja bilang," tanya Andyka.
"Tapi kan sama aja kita dibego-begoin. Ini kan apa-apaan? Jadi Bu, apakah ini sudah final atau kita akan rapat lagi? Karena hasil rapat Banggar akan dibawa. Apakah di dalam rapat Banggar kita usulkan hak angket aja?" tambah dia.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari F-Gerindra lainnya, Wahyu Dewanto juga sepakat soal usulan hak angket. Melalui hak angket, bisa ditelusuri kendala yang didapati ketika menjalankan proyek ITF Sunter.
"Sudah lah pimpinan nggak usah dijelasin apa-apa lagi, hak angket saja udah, justru kalau sekarang jadi ketakutan nanti efeknya ada ITF nanti ada tiiping fee, ada segala macem, kenapa itu nggak tahu dulu begitu atau gimana," ujar Wahyu.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
