.webp)
"Saya berharap hal ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui pola pembangunan, seiring dengan upaya meningkatkan perekonomian nasional dan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan semboyan Provinsi Kalimantan Tengah 'Isen Mulang' atau pantang mundur," ujar Widodo dalam keterangan persnya, Selasa (8/8/2023).
Hal itu disampaikan saat meresmikan 26 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang tersebar di 18 kecamatan pada 7 wilayah kabupaten di Kalteng pada Senin (7/08) kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh Wagub Kalteng Edy Pratowo dan jajaran.
Widodo mengungkapkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Karena suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, sangat mendukung iklim investasi.
Oleh karena itu, lanjut Widodo, penetapan Desa/Kelurahaan Sadar Hukum merupakan salah satu upaya bersama untuk menguatkan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini akan terlihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang merupakan kunci bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan damai dan sejahtera.
"Meski demikian, saya mengingatkan kepada Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian, untuk tetap melakukan pemantauan. Sebab, status/predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat dicabut atau ditinjau kembali apabila kondisi di lapangan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan," ujar Widodo.
Tak hanya membangun masyarakat cerdas hukum, BPHN melalui Program Prioritas Nasional Pemerintah juga makin memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat tidak mampu. Hal ini diwujudkan dengan menambah jumlah Organisasi Bantuan hukum (OBH) yang terverifikasi dan terakreditasi.
"Alhamdulillah pada tahun ini, program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dilaksanakan oleh Pemerintah RI melalui BPHN Kemenkumham mendapatkan Penghargaan dari Lembaga Internasional melalui Open Goverment Partnership (OGP) yang akan kita terima penghargaan tersebut di Estonia," kata Widodo dalam kegiatan yang dihadiri oleh 116 peserta dari 14 Kabupaten/kota ini.
Sebelumnya, anggota DPR Nasir Djamil meminta terus digalakkan status Desa Sadar Hukum. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Menkumham beberapa waktu lalu.
"Itu program lama tapi sangat membantu masyarakat di lingkungan mereka," tanya anggota DPR Nasir Djamil dalam Raker. (asp/zap)
