Kuatkan Desa Sadar Hukum, Menkumham Latih Kades Jadi Hakim Perdamaian

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pelatihan kades menjadi hakim perdamaian desa untuk menguatkan desa sadar hukum. Malah, pelatihan tersebut menggandeng Mahkamah Agung (MA) sebagai otoritas di bidang menengahi konflik sengketa.

Hal itu disampaikan saat menjawab pertanyaan anggota DPR Nasir Djamil. "Saya sudah tidak mendengar lagi dengan Desa Sadar Hukum. Sepertinya dia sudah tenggelam dan hari ini saya sepertiya sudah tidak pernah mendengar lagi Desa Sadar Hukum. Apakah anggaran sudah tidak ada lagi atau sudah dialihkan ke bantuan hukum. Itu program lama tapi sangat membantu masyarakat di lingkungan mereka," tanya anggota DPR Nasir Djamil dalam Raker dengan Menkumham di Gedung DPR Senayan yang disiarkan di chanl YouTube DPR, Rabu (31/5/2023).

Menkumham Yasonna Laoly menegaskan program Desa Sadar Hukum tetap berjalan. Malah, kini Kepala Desa (Kades) dilatih menjadi paralegal agar bisa lebih berperan sebagai Hakim Perdamaian Desa.

"Desa Sadar Hukum tetap kita lakukan. Sekarang ada Paralegal Academy. 300 Kepala Desa. kami bekerja sama dengan BPIP, BPHN melatih para Kepala Desa untuk mencoba melakukan conflict resolution, Hakim Perdamaian Desa. Bila ada persoalan desa, mereka dididik untuk mengambil keputsan, mendamaikan dan lain-lain. Restorasi justicenya. Bersama dengan Ketua MA, Menteri Desa, Mendagri dan BPIP," kata Yasonna.

Bila kades sudah dilatih dan mahir menjadi Hakim Perdamaian Desa, maka sengketa bisa diredam dan tidak masuk ke pengadilan. Hal itu bisa mengurangi beban perkara pengadilan dalam mengadili kasus.

"Ini mempunyai efek yang baik daripada membawa persoalan ke pengadilan, hanya menjadi masalah pidana yang panjang. Kita minta memint kepala desa menjadi hakim desa, restorasi justice. Mengawinkan Desa Sadar Hukum dengan ini, modelnya expert," ujar Yasonna.

Baca juga: Layaknya Hakim, Kades Nogosari Selesaikan Perkara Sengketa Waris Warganya

Baca juga: Ganjar Minta Kades Kejar Target Penurunan Stunting-Kemiskinan Ekstrem

Sebagaimana diketahui, saat ini bersama 300 Kades/Lurah dari seluruh Indonesia juga sedang mengikuti Paralegal Academy di Ancol. Short course itu digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Mahkamah Agung (MA), BPIP dan lembaga terkait. Pada kades/lurah itu diberi pelatihan oleh para ahli dalam menyelesaikan konflik warga sehingga lebih maksimal menjadi Hakim Perdamaian Desa. Di ujung pelatihan, akan diberikan Paralegal Justice Award.

"Kepala desa/lurah juga diharapkan memiliki keahlian/skill yang mumpuni untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan-persoalan di desanya serta memiliki pengetahuan hukum yang cukup dalam penyusunan peraturan desa," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi dalam sambutan membuka acara itu. (asp/zap)