.webp)
Gerindra mengkritik pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono yang menyebut pengelolaan JIS hingga TIM salah sejak lahir. Gerindra meminta Joko tidak asal berbicara jika tak mengikuti prosesnya sedari awal.
"Seharusnya Sekda tidak asbun (asal bunyi), bantu lahiran aja nggak sekarang bilangnya salah sejak lahir. Hati-hati ah kalau berbicara. Ini pemerintahan lho bukan perusahaan," kata anggota DPRD DKI Jakarta F-Gerindra Wahyu Dewanto kepada wartawan, Jumat (4/8/2023).
Anggota Komisi B itu mengaku bingung mengapa Joko berpikir pembangunan dua proyek itu salah sejak lahir. Sebab, kata dia, segi penganggaran proyek tersebut sudah disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya dari DPRD secara anggaran pembiayaan menilainya sudah sah. Pemerintah Provinsi DKI ada dasar Pergub, lalu dianggarkan kepada dewan dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri (pengesahan APBD), lalu salahnya di mana?" ujarnya.
Wahyu memandang sudah menjadi tugas Pemprov DKI mendorong BUMD optimalisasi pendapatan dari fasilitas yang dimiliki. Dia lantas meminta Joko belajar dari Sekda DKI periode sebelumnya.
"Jika yang dimasalahkan adalah biaya ops dan lain-lain, ya itulah tugas sekda dan jajaran dong untuk push optimalisasi pendapatannya dari dua venue tersebut," tegasnnya.
"Kok lucu malah bicara salah dari lahir? Dewasa dikitlah. Belajar, tanya sama sekda sebelumnya," sambungnya.
Sedangkan untuk JakPro, dia meminta supaya strategi komersialnya ditingkatkan. Dengan begitu, JakPro bisa memberikan dividen kepada Pemprov DKI.
"Minta kepada JakPro supaya segera mengupayakan strategi-strategi komersial yang tepat supaya kedua aset itu bisa menghasilkan revenue yang baik. Ini baru dewasa," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyebut terdapat kesalahan terkait pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta International Velodrome, hingga Taman Ismail Marzuki (TIM) sejak awal. Joko kemudian membandingkan penugasan yang dilakukan pemda dan pemerintah pusat.
Joko menyampaikan hal itu saat mengikuti Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (3/8/2023) malam. Joko merespons catatan DPRD DKI Jakarta yang menyebut JIS dan TIM tak memberikan keuntungan kepada JakPro.
"Terkait dengan masalah pengelolaan di TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome, memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir," kata Joko, Kamis (3/8).
Joko mengatakan semestinya BUMD hanya ditugaskan membangun proyek infrastruktur milik pemerintah. Dia lantas mencontohkan BUMN Adhi Karya yang ditugaskan pemerintah pusat mengerjakan proyek LRT Jabodebek.
"Jadi semestinya penugasan seperti halnya Pemerintah Pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan Pemerintah DKI Jakarta di dalam memberikan penugasan," terangnya.
Sedangkan, kata dia, kesalahan yang dilakukan Pemprov DKI adalah memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD yang ditugaskan. Menurutnya, hal ini akan berpengaruh terhadap kepemilikan aset.
"Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BUMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan," jelasnya.
Simak juga Video: Anies soal Rumput JIS Tak Sesuai Standar FIFA: Saya Tak Mau Komentar
