Waket MPR Dorong Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Tenaga Pengajar di RI

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie) menekankan pentingnya mendorong kualitas pendidikan di RI. Di antaranya dengan meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pengajar serta sistem pendidikan yang memadai dan adaptif.

Upaya ini sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 4 yakni mewujudkan pendidikan berkualitas dan inklusif.

"Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang yang merupakan SDGs nomor 4 sudah menjadi komitmen bersama, seharusnya secara konsisten diwujudkan," kata Rerie dalam keterangannya, Kamis (3/8/2023).

Dia menjelaskan laporan capaian SDGs tahun 2021 mencatatkan tingkat penyelesaian pendidikan di Indonesia terus meningkat. Namun di sisi lain, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat penyelesaian sekolah. Hal itu dapat dilihat dari penyelesaian pendidikan pada jenjang SD mencapai 97,37%, jenjang SMP mencapai 88,88%, dan jenjang SMA yang hanya 65,94%.

Selain itu menurutnya pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan dari sisi pengembangan kurikulum serta kualifikasi dan kompetensi tenaga didik. Dia menjelaskan saat ini jumlah guru dengan kualifikasi minimal S1/D4 baru mencapai 73,17% dan guru yang bersertifikat pendidik baru mencapai 25,76%.

"Kondisi tersebut harus disikapi dengan serius mengingat kualitas pendidikan yang inklusif dan merata hanya bisa dicapai bila jumlah sarana, pendidik dan kompetensinya memadai," tuturnya.

Rerie mengungkapkan RI masih memiliki sederet PR yang perlu diatasi untuk berbagai jenjang pendidikan. Data Kemendikbudristek tahun 2022 menunjukkan kekurangan guru di Indonesia mencapai 781 ribu. Selain itu juga tercatat 288 kecamatan di Indonesia yang tidak memiliki SMP dan 681 kecamatan yang tidak memiliki SMA.

"Selain itu, penyediaan layanan pendidikan tinggi berkualitas juga masih dihadapkan pada tantangan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan tersebut," paparnya.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengatakan tantangan lain yang dihadapi yaitu untuk mengatasi gap antara kompetensi lulusan atau supply tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi dengan ekspektasi industri.

"Secara umum, lembaga pendidikan vokasi dinilai belum mampu menghasilkan lulusan untuk memenuhi permintaan pekerjaan berketerampilan tinggi di pasar kerja," paparnya.

Melihat kondisi ini, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu pun menekankan perlunya upaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mengakselerasi pencapaian target pembangunan berkelanjutan pada 2030, dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi semua orang di Tanah Air.